Pelantikan Benny Bachtiar Jadi Sekda Kota Bandung Dinilai Mendesak

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bandung belakangan ini menghadapi dua peristiwa penting yang cukup mencoreng citra baik ibu kota Provinsi Jawa Barat ini.

Pertama, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 yang gagal diraih. Kedua, ditolaknya APBD Perubahan 2018 oleh Pemprov Jabar karena keterlambatan pengajuan.

Menurut Ketua Lembaga Pengkajian Masalah Kebijakan (L'Pemka) Bandung Tubagus Kun, kedua peristiwa ini menjadi alarm tanda bahaya bagi Pemkot Bandung.

“Bayangkan, dari 28 pemda di Jabar, hanya tiga yang gagal raih WTP, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang. Kan, sedih Kota Bandung masuk dalam minoritas yang laporan keuangannya masih ada masalah," ujar Tibagus saat dihubungi melalui ponselnya, Senin (4/11/2018).

Tubagus menambahkan, ditolaknya APBD Perubahan Kota Bandung 2018 oleh Pemprov Jawa Barat juga dinilai memalukan untuk sebuah pemerintahan yang selama ini menjadi panutan daerah-daerah lain di Indonesia.

“Begitupun soal keterlambatan pengajuan APBD Perubahan. Ini saya rasa agak memalukan, seperti remeh temeh sekaliber Pemkot Bandung terlambat mengajukan anggaran. Bukan karena hal-hal prinsip, melainkan karena lalai menepati waktu. Dampaknya amat buruk, karena di sisa tahun Pemkot Bandung terpaksa hanya bisa gunakan anggaran murni. Berapa banyak program yang terhambat? Berapa kerugian yang diderita pemkot dan rekanan,” sambungnya.

Baca juga: Kemendagri Vs Wali Kota Bandung Dalam Drama Jabatan Sekda Kota Bandung

Dengan dua kejadian tersebut, Tubagus menilai posisi sekda definitif yang saat ini masih kosong sangat diperlukan untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Tubagus menilai, Bachtiar yang menjadi pilihan wali kota Bandung sebelumnya, Ridwan Kamil, dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menempati posisi sebagai sekda Kota Bandung sudah tepat.

Untuk itu, Tubagus menyarankan agar Wali Kota Bandung yang baru, Oded M Danial, bisa berbesar hati menerima Benny Bachtiar sebagai sekda Kota Bandung.

"Karena Kemendagri sudah memutuskan seperti itu, dan Pak Wali Kota bisa mengevaluasinya jika memang kinerjanya tak sesuai harapan. Namun saya yakin, seseorang yang sudah diseleksi Kemenpan RB, dipilih melalui mekanisme open bidding yang fair, akan mampu mengikuti keinginan wali kota dalam pemerintahan," kata Tubagus.

Tubagus menilai wajar jika Oded tidak setuju jika Benny Bachtiar menjadi Sekda Kota Bandung. Sebab, pemerintah Kota Bandung lebih mengenal nama Ema Sumarna yang sudah malang melintang menangani beberapa SKPD meski beberapa kali pula gagal meraih WTP.

"Ketidaksetujuan Mang Oded terhadap Kang Benny saya rasa bukan karena persoalan prinsip, melainkan lebih kepada ia lebih mengenal sosok dan sepak terjang Pa Ema Sumarna. Karena kalau ada masalah prinsip, tentu tak mungkin akan lolos di tahap seleksi awal. Saya imbau Kang Benny juga jangan asa aing (tinggi hati) karena akhirnya Kemendagri minta segera dilantik. Justru posisinya riskan, karena benar-benar dalam evaluasi ketat Mang Oded selaku user (pimpinan)," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga meminta meminta Wali Kota Bandung Oded M Danial untuk segera melantik Benny Bachtiar sebagai sekretaris daerah (sekda) definitif di Pemerintahan Kota Bandung.

Sekda definitif

Seperti diketahui, hingga saat ini Pemerintah Kota Bandung belum memiliki sekda definitif. Sementara masa tugas pelaksana harian Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Evi Saleha berakhir pada Kamis (1/11/2018).