4 Fakta di Balik Jembatan Suramadu, Tarif Tol Gratis hingga Harapan Jokowi

Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mendesak pemerintah memberikan subsidi berupa Public Service Obligation (PSO) untuk operator kapal penyeberangan lintas Ujung-Kamal.

Subsidi itu agar operator kapal penyeberangan di lintas Ujung-Kamal tetap eksis meski tol Suramadu telah digratiskan.

"Sejak tol Suramadu belum digratiskan, penyeberangan Ujung-Kamal sudah sangat sepi, apalagi ini digratiskan," kata Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Sutomo, Minggu (28/10/2018) malam.

Meski telah ada jembatan Suramadu, penyeberangan Ujung-Kamal menurut dia masih memiliki fungsi vital, yakni sebagai pendukung infrastruktur penghubung Surabaya-Madura.

"Jika ada masalah teknis di Suramadu yang mengakibatkan jembatan tidak bisa dilalui, infrastruktur transportasi yang dipakai pasti penyeberangan, tidak ada lagi," jelasnya.

Baca Juga: Tol Suramadu Gratis, Operator Penyeberangan Ujung-Kamal Minta Subsidi

3. Tanggapan kepala daerah setelah Jembatan Suramadu bebas tarif tol

Bupati Pamekasan Badrut Tamam mengatakan, pembebasan biaya tol Suramadu membuka harapan baru untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten

"Presiden Jokowi sudah tepat membuat kebijakan. Tol Suramadu gratis, dampaknya akan terasa begitu besar bagi pembangunan di Madura dan Pamekasan khususnya," ujar Badrut Tamam kepada Kompas.com, Kamis (25/10/2018).

Mantan anggota DPRD Jawa Timur ini menambahkan, seiring dengan kebijakan Jokowi tersebut, sebagai kepala daerah, pihaknya juga siap bergandengan tangan dengan siapa pun yang akan membangun Pamekasan.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep Fauzi mengatakan, kebijakan Jokowi membebaskan biaya tol Suramadu menjadi kado pembangunan yang cukup besar bagi masyarakat Madura setelah empat tahun menjabat.