4 Fakta di Balik Jembatan Suramadu, Tarif Tol Gratis hingga Harapan Jokowi

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah membebaskan biaya tarif tol Jembatan Surabaya-Madura atau Suramadu pada hari Sabtu (27/10/2018).

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendongkrak kemajuan dan peningkatan daya saing Madura.

Apa alasan Presiden Jokowi mengambil kebijakan tersebut? Bagaimana reaksi para pengusaha angkutan sungai di Suramadu ? 

Berikut ini dampak dan fakta dari Jembatan Suramadu.

Pada hari Sabtu (27/10/2018), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah resmi membebaskan biaya tarif tol Jembatan Suramadu.

"Dengan mengucap bismillah, jalan tol Suramadu kita ubah menjadi jalan non-tol biasa," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.

Menurut Jokowi, selama ini memang jalan tol memberikan pemasukan bagi negara. Tetapi, pemasukan tersebut tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi di Madura.

"Pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Madura tidak sebanding dengan pemasukan," kata Jokowi yang meresmikan pembebasan biaya Jembatan Suramadu di atas truk kontainer, Sabtu (27/10/2018).

Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mendesak pemerintah memberikan subsidi berupa Public Service Obligation (PSO) untuk operator kapal penyeberangan lintas Ujung-Kamal.

Subsidi itu agar operator kapal penyeberangan di lintas Ujung-Kamal tetap eksis meski tol Suramadu telah digratiskan.

"Sejak tol Suramadu belum digratiskan, penyeberangan Ujung-Kamal sudah sangat sepi, apalagi ini digratiskan," kata Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Sutomo, Minggu (28/10/2018) malam.

Meski telah ada jembatan Suramadu, penyeberangan Ujung-Kamal menurut dia masih memiliki fungsi vital, yakni sebagai pendukung infrastruktur penghubung Surabaya-Madura.

"Jika ada masalah teknis di Suramadu yang mengakibatkan jembatan tidak bisa dilalui, infrastruktur transportasi yang dipakai pasti penyeberangan, tidak ada lagi," jelasnya.

Bupati Pamekasan Badrut Tamam mengatakan, pembebasan biaya tol Suramadu membuka harapan baru untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten

"Presiden Jokowi sudah tepat membuat kebijakan. Tol Suramadu gratis, dampaknya akan terasa begitu besar bagi pembangunan di Madura dan Pamekasan khususnya," ujar Badrut Tamam kepada Kompas.com, Kamis (25/10/2018).

Mantan anggota DPRD Jawa Timur ini menambahkan, seiring dengan kebijakan Jokowi tersebut, sebagai kepala daerah, pihaknya juga siap bergandengan tangan dengan siapa pun yang akan membangun Pamekasan.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep Fauzi mengatakan, kebijakan Jokowi membebaskan biaya tol Suramadu menjadi kado pembangunan yang cukup besar bagi masyarakat Madura setelah empat tahun menjabat.

Menurutnya, para pelaku usaha akan merasakan dampaknya, selain masyarakat umum yang hanya memiliki kendaraan pribadi.

"Kalau satu orang pengusaha cabe dan kelapa per hari mengirimkan tiga truk, maka berapa biaya yang sudah dihemat oleh mereka. Biaya yang sebelumnya dikeluarkan di Suramadu, bisa dibuat untuk bayar tol di Jawa," ungkap Fauzi

Presiden Jokowi menceritakan, pada 2015 lalu dirinya menerima banyak masukan dan saran dari tokoh masyarakat, tokoh ulama, pemerintah daerah, dan Ikama agar sepeda motor digratiskan saat itu.

"Itu tahun 2015. Dan setelah kami hitung, kami kaji, kami gratiskan," ucap Jokowi.

Pada 2016, juga ada usulan dan masukan lagi supaya tarif tol untuk roda empat dipotong 50 persen, kata Jokowi.

"Dan kami juga putuskan pada 2016 lalu, (biaya tol kendaraan roda empat) dipotong separuh," jelasnya.

Tetapi, dari hasil perhitungan yang Jokowi amati, pemotongan tarif tol 50 persen itu dinilai belum memberi dampak pertumbuhan ekonomi kepada Madura.

"Dengan adanya usulan dan desakan dari tokoh-tokoh agama, ulama, kiai dan juga tokoh-tokoh masyarakat dari Ikama, pada hari ini saya memutuskan tol Suramadu akan menjadi jembatan non tol biasa," kata Jokowi disambut tepuk tangan meriah.

Sumber: KOMPAS.com (Ghinan Salman, Taufiurrahman, Achmad Faizal)