4 Fakta di Balik Jembatan Suramadu, Tarif Tol Gratis hingga Harapan Jokowi

Kompas.com - 30/10/2018, 05:00 WIB

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah membebaskan biaya tarif tol Jembatan Surabaya-Madura atau Suramadu pada hari Sabtu (27/10/2018).

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendongkrak kemajuan dan peningkatan daya saing Madura.

Apa alasan Presiden Jokowi mengambil kebijakan tersebut? Bagaimana reaksi para pengusaha angkutan sungai di Suramadu ? 

Berikut ini dampak dan fakta dari Jembatan Suramadu.

1. Harapan Jokowi bebaskan tarif tol Jembatan Suramadu

Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembebasan tarif Tol jembatan Suramadu di atas truk logistik, Sabtu (27/10/2018).Kompas.com / Dani Prabowo Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembebasan tarif Tol jembatan Suramadu di atas truk logistik, Sabtu (27/10/2018).

Pada hari Sabtu (27/10/2018), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah resmi membebaskan biaya tarif tol Jembatan Suramadu.

"Dengan mengucap bismillah, jalan tol Suramadu kita ubah menjadi jalan non-tol biasa," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.

Menurut Jokowi, selama ini memang jalan tol memberikan pemasukan bagi negara. Tetapi, pemasukan tersebut tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi di Madura.

"Pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Madura tidak sebanding dengan pemasukan," kata Jokowi yang meresmikan pembebasan biaya Jembatan Suramadu di atas truk kontainer, Sabtu (27/10/2018).

Baca Juga: Resmi Digratiskan, Jembatan Suramadu Jadi Jalan Non Tol

2. Pengusahan angkutan sungai minta subsidi

Rencana pembebasan biaya tol Suramadu membuat Pelabuhan Kamal tak jadi pilihan utama warga ketika menuju Surabaya.KOMPAS.com/GHINAN SALMAN Rencana pembebasan biaya tol Suramadu membuat Pelabuhan Kamal tak jadi pilihan utama warga ketika menuju Surabaya.

Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mendesak pemerintah memberikan subsidi berupa Public Service Obligation (PSO) untuk operator kapal penyeberangan lintas Ujung-Kamal.

Subsidi itu agar operator kapal penyeberangan di lintas Ujung-Kamal tetap eksis meski tol Suramadu telah digratiskan.

"Sejak tol Suramadu belum digratiskan, penyeberangan Ujung-Kamal sudah sangat sepi, apalagi ini digratiskan," kata Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Sutomo, Minggu (28/10/2018) malam.

Meski telah ada jembatan Suramadu, penyeberangan Ujung-Kamal menurut dia masih memiliki fungsi vital, yakni sebagai pendukung infrastruktur penghubung Surabaya-Madura.

"Jika ada masalah teknis di Suramadu yang mengakibatkan jembatan tidak bisa dilalui, infrastruktur transportasi yang dipakai pasti penyeberangan, tidak ada lagi," jelasnya.

Baca Juga: Tol Suramadu Gratis, Operator Penyeberangan Ujung-Kamal Minta Subsidi

3. Tanggapan kepala daerah setelah Jembatan Suramadu bebas tarif tol

Sejumlah kendaraan melintas di Jembatan Suramadu sisi Madura, beberapa waktu lalu.KOMPAS.com/GHINAN SALMAN Sejumlah kendaraan melintas di Jembatan Suramadu sisi Madura, beberapa waktu lalu.

Bupati Pamekasan Badrut Tamam mengatakan, pembebasan biaya tol Suramadu membuka harapan baru untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten

"Presiden Jokowi sudah tepat membuat kebijakan. Tol Suramadu gratis, dampaknya akan terasa begitu besar bagi pembangunan di Madura dan Pamekasan khususnya," ujar Badrut Tamam kepada Kompas.com, Kamis (25/10/2018).

Mantan anggota DPRD Jawa Timur ini menambahkan, seiring dengan kebijakan Jokowi tersebut, sebagai kepala daerah, pihaknya juga siap bergandengan tangan dengan siapa pun yang akan membangun Pamekasan.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep Fauzi mengatakan, kebijakan Jokowi membebaskan biaya tol Suramadu menjadi kado pembangunan yang cukup besar bagi masyarakat Madura setelah empat tahun menjabat.

Menurutnya, para pelaku usaha akan merasakan dampaknya, selain masyarakat umum yang hanya memiliki kendaraan pribadi.

"Kalau satu orang pengusaha cabe dan kelapa per hari mengirimkan tiga truk, maka berapa biaya yang sudah dihemat oleh mereka. Biaya yang sebelumnya dikeluarkan di Suramadu, bisa dibuat untuk bayar tol di Jawa," ungkap Fauzi

Baca Juga: Jokowi Gratiskan Suramadu, Ini Kata 2 Kepala Daerah di Madura

4. Alasan Jokowi bebaskan Jembatan Suromadu dari tarif tol

Presiden Jokowi beserta istri saat menghadiri festival keraton dan masyarakat adat di Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur, Minggu (28/10/2018).KOMPAS.com/TAUFIQURRAHMAN Presiden Jokowi beserta istri saat menghadiri festival keraton dan masyarakat adat di Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur, Minggu (28/10/2018).

Presiden Jokowi menceritakan, pada 2015 lalu dirinya menerima banyak masukan dan saran dari tokoh masyarakat, tokoh ulama, pemerintah daerah, dan Ikama agar sepeda motor digratiskan saat itu.

"Itu tahun 2015. Dan setelah kami hitung, kami kaji, kami gratiskan," ucap Jokowi.

Pada 2016, juga ada usulan dan masukan lagi supaya tarif tol untuk roda empat dipotong 50 persen, kata Jokowi.

"Dan kami juga putuskan pada 2016 lalu, (biaya tol kendaraan roda empat) dipotong separuh," jelasnya.

Tetapi, dari hasil perhitungan yang Jokowi amati, pemotongan tarif tol 50 persen itu dinilai belum memberi dampak pertumbuhan ekonomi kepada Madura.

"Dengan adanya usulan dan desakan dari tokoh-tokoh agama, ulama, kiai dan juga tokoh-tokoh masyarakat dari Ikama, pada hari ini saya memutuskan tol Suramadu akan menjadi jembatan non tol biasa," kata Jokowi disambut tepuk tangan meriah.

Baca Juga: Gratiskan Suramadu, Jokowi Mengaku Banyak Dapat Saran Tokoh Masyarakat

Sumber: KOMPAS.com (Ghinan Salman, Taufiurrahman, Achmad Faizal)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Regional
Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Regional
Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Regional
Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Regional
Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Regional
Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Regional
Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Regional
Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Regional
Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Regional
Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Regional
Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.