3 Fakta di Balik Kasus Klaim BPJS Kesehatan yang Terlambat di Karawang - Kompas.com

3 Fakta di Balik Kasus Klaim BPJS Kesehatan yang Terlambat di Karawang

Kompas.com - 13/09/2018, 06:00 WIB
Puluhan masyarakat yang menamakan diri sebagai Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) menggelar aksi di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Aksi tersebut meminta Presiden Joko Widodo mencabut peraturan BJPS Kesehatan yang dinilai merugikan masyarakat, Rabu (12/9/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA Puluhan masyarakat yang menamakan diri sebagai Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) menggelar aksi di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Aksi tersebut meminta Presiden Joko Widodo mencabut peraturan BJPS Kesehatan yang dinilai merugikan masyarakat, Rabu (12/9/2018).

KOMPAS.com - Honor karyawan di sejumlah rumah sakit di Karawang terpaksa ditunda. Pasalnya, BPJS Kesehatan belum mencairkan klaim dari rumah sakit tersebut.

Besaran klaim bervariasi, misalnya Rumah Sakit Islam Karawang mengaku klaim Rp 2,6 miliar belum cair.

Pihak BPJS Kesehatan Karawang mengaku belum bisa menjelaskan secara detail atas keterlambatan tersebut.

Berikut sejumlah fakta terkait keterlambatan klaim BPJS Kesehatan di Karawang:

1. Honor karyawan dan dokter rumah sakit tertunda

IlustrasiShutterstock Ilustrasi

Direktur Utama Rumah Sakit Islam Karawang (RSIK), Agus M Sukandar, mengatakan, klaim BPJS Kesehatan yang jatuh tempo 8 Agustus 2018 sebesar Rp 2,6 miliar belum dibayarkan.

"Kami terpaksa menundanya (pembayaran honor)," katanya, Rabu (12/9/2018).

Agus mengatakan, terlambatnya klaim BPJS Kesehatan tersebut telah mengganggu operasional rumah sakit.

Sebelumnya, RS Karya Husada sebesar Rp 6,6 miliar. Rumah sakit tersebut terpaksa menunda honor 28 dokter spesialis dan dokter gigi.

"Yang belum dibayarkan honor dokter spesialis dan dokter gigi. Sedangkan untuk karyawan sudah. Yang jelas terlambatnya pembayaran klaim tersebut sangat mengganggu operasional kami," kata Kepala Bagian Humas RS Karya Husada Endang Gaosulloh.

Selain itu, mantan Dirut RSUD Karawang Asep Hidayat Lukman menyebutkan, hingga terakhir dirinya menjabat bulan lalu, tunggakan klaim BPJS Kesehatan mencapai Rp 39 miliar.

Baca Juga: Pelayanan Dikeluhkan, BPJS Kesehatan Sebut Bagian dari Proses Perbaikan 

2. Kebijakan BPJS Kesehatan membingungkan rumah sakit

Puluhan masyarakat yang menamakan diri sebagai Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) menggelar aksi di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Aksi tersebut meminta Presiden Joko Widodo mencabut peraturan BJPS Kesehatan yang dinilai merugikan masyarakat, Rabu (12/9/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA Puluhan masyarakat yang menamakan diri sebagai Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) menggelar aksi di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Aksi tersebut meminta Presiden Joko Widodo mencabut peraturan BJPS Kesehatan yang dinilai merugikan masyarakat, Rabu (12/9/2018).

Selain keterlambatan pembayaran klaim, rumah sakit di Karawang mengalami kebingungan dengan kebijakan baru dari BPJS Kesehatan.

Salah satunya adalah pembatasan klaim, misalnya pembatasan transfusi darah, pembatasan operasi katarak empat kali dalam satu bulan, dan zonasi pelayanan yang bisa diklaim.

"Zonasi tersebut misalnya jarak rumah pasien dari rumah sakit tidak boleh lebih dari 15 kilometer, kecuali pasien yang ditangani Unit Gawat Darurat (UGD)," kata Direktur RSIK Agus M Sukandar.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Menunggak Bayar Rp 6 Miliar, RSUD Nunukan Terancam Kehabisan Obat

3. Tanggapan BPJS Kesehatan Karawang

Acara Penandatanganan Surat Edaran Bersama Antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di Kantor BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta, Selasa(16/5/2017).KOMPAS.com/PRAMDIA ARHANDO JULIANTO Acara Penandatanganan Surat Edaran Bersama Antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di Kantor BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta, Selasa(16/5/2017).

Pihak BPJS Kesehatan Karawang hingga saat ini masih belum bisa memberikan penjelasan terkait kasus tersebut.

Saat dikonfirmasi, Humas BPJS Kesehatan Karawang, Vian, belum bisa memberikan tanggapan lantaran harus berkomunikasi dengan pimpinannya.

"Soal itu, saya komunikasikan dulu dengan pimpinan," tambahnya.

Baca Juga: Viral, Surat RS soal Honor Dokter Telat karena BPJS Belum Bayar Klaim

Sumber (KOMPAS.com: Farida Farhan)

 

 


Komentar

Terkini Lainnya

5 Gebrakan Rahmat Effendi setelah Resmi Jabat Wali Kota Bekasi

5 Gebrakan Rahmat Effendi setelah Resmi Jabat Wali Kota Bekasi

Megapolitan
Rute Pengalihan Arus Saat Deklarasi Kampanye Damai dan Parade Momo Asian Para Games

Rute Pengalihan Arus Saat Deklarasi Kampanye Damai dan Parade Momo Asian Para Games

Megapolitan
5 Berita Populer Nusantara: Kendaraan Ditahan hingga Perkosaan di Gunung

5 Berita Populer Nusantara: Kendaraan Ditahan hingga Perkosaan di Gunung

Regional
Kampanye Damai, Kubu Prabowo-Sandiaga Akan Kenakan Baju Adat

Kampanye Damai, Kubu Prabowo-Sandiaga Akan Kenakan Baju Adat

Nasional
Deklarasi Kampanye Damai, Ini yang Ditampilkan Tim Jokowi-Ma'ruf

Deklarasi Kampanye Damai, Ini yang Ditampilkan Tim Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Minggu Pagi, Dua Capres-Cawapres Deklarasi Kampanye Damai di Monas

Minggu Pagi, Dua Capres-Cawapres Deklarasi Kampanye Damai di Monas

Nasional
Pertemuan Menteri Luar Negeri Batal, PM Pakistan Sebut India Arogan

Pertemuan Menteri Luar Negeri Batal, PM Pakistan Sebut India Arogan

Internasional
Taman Benyamin Sueb Bisa Dipakai untuk Acara Umum, Begini Prosedurnya

Taman Benyamin Sueb Bisa Dipakai untuk Acara Umum, Begini Prosedurnya

Megapolitan
Presiden Iran Bersumpah Bakal Membalas Serangan saat Parade Militer

Presiden Iran Bersumpah Bakal Membalas Serangan saat Parade Militer

Internasional
Risma Surati BPJS Kesehatan Minta Aturan Rujuk Ditinjau Ulang

Risma Surati BPJS Kesehatan Minta Aturan Rujuk Ditinjau Ulang

Regional
Pemilik Sabu dan Seratusan Pil Inex Ditangkap di Kuningan

Pemilik Sabu dan Seratusan Pil Inex Ditangkap di Kuningan

Megapolitan
Ajukan Protes Terkait Sanksi, China Panggil Duta Besar AS

Ajukan Protes Terkait Sanksi, China Panggil Duta Besar AS

Internasional
Operasional Trans Patriot yang Mangkrak Masuk Program Prioritas Pepen-Tri

Operasional Trans Patriot yang Mangkrak Masuk Program Prioritas Pepen-Tri

Megapolitan
Tunggu Penyelidikan Polisi, MRT Baru Dapat Dibersihkan dari Corat-coret

Tunggu Penyelidikan Polisi, MRT Baru Dapat Dibersihkan dari Corat-coret

Megapolitan
Sengaja Tularkan HIV pada Dua Pacarnya, Pria Inggris Dipenjara 5 Tahun

Sengaja Tularkan HIV pada Dua Pacarnya, Pria Inggris Dipenjara 5 Tahun

Internasional
Close Ads X