NUNUKAN, KOMPAS.com – Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menunggak pembayaran kepada pihak RSUD Kabupaten Nunukan. Akibatnya, operasional RSUD Nunukan terancam terganggu.
Kepala RSUD Nunukan Dulman mengatakan tunggakan BPJS Kesehatan selama dua bulan terakhir mencapai Rp 6 miliar.
“Klaimnya itu bulan 6 dan bulan 7, itu ada sekitar Rp 6 miliar,” ujarnya, Jumat (07/09/2018).
Baca juga: Viral Surat RS soal Honor Dokter Telat, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan
Menurut Dulman, keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan akan membuat RSUD Nunukan mengalami kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan obat-obatan dan kebutuhan lainnya.
“Dalam satu minggu ini nanti akan kekurangan obat, kekurangan BHP, dan kekurangan regen untuk kebutuhan laboratorium,” imbuhnya.
Defisit anggaran
Dihubungi secara terpisah, Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Nunukan Idham Khalid mengakui jika pihaknya masih menunggak klaim hingga Rp 6 miliar.
Dia menjelaskan, secara global BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran sehingga kendala pembayaran klaim merupakan persoalan nasional.
Sebab pelunasan masih menunggu kucuran dana dari pusat. "Kami sudah terima klaim dari RSUD, kami verifikasi, tinggal menunggu saja anggaran yang di-drop (pemerintah) pusat, kami komitmen bayar," ujarnya.