Bupati Jayawijaya: Generasi Muda Jangan Jadikan PNS Orentasi Utama

WAMENA, KOMPAS.com - Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo berharap kepada generasi muda memiliki inovasi dan gagasan untuk berwirausaha, ketimbang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai orentasi utama untuk bekerja.

Hal itu disampaikannya, menyusul adanya pembukaan lapangan kerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dibuka pemerintah pusat.

Menurutnya, di zaman milenial saat ini banyak hal yang bisa dilakukan anak muda untuk berwirausaha atau menciptakan lapangan kerja, dengan modal ide, gagasan dan inovasi.

"Saya pribadi melihat, menjadi kebiasaan yang kurang bagus kalau semua orang sekolah hanya orientasinya jadi PNS, banyak dunia kerja lain yang bisa kita kerja untuk berdiri mandiri,” ungkapnya, Rabu (12/8/2018) saat ditemui di ruang kerjanya.

Baca juga: Panen Kopi bersama Menteri BUMN di Jayawijaya

Ia menilai, anak usia muda saat ini kurang baik bekerja dengan menunggu gaji per bulan, tetapi bagaimana generasi muda mampu menciptakan pekerjaan untuk bisa menghasilkan uang dan juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.

“Jadi jangan kita cari gampang dan hanya sekolah untuk berharap jadi PNS, itu yang tidak boleh. Kita harus mulai mengajak para generasi muda berwirausaha," lugasnya.

Apalagi menurutnya, penerimaan CPNS tak sebanding dengan angka pengangguran atau anak muda yang baru lulus SMA dan sarjana.

Baca juga: BUMDes di Kabupaten Jayawijaya Diminta Pilih Unit Usaha yang Tepat

Menyikapi hal ini, tentunya sebagai orang muda yang memiliki energi yang besar tak boleh menunggu kapan pemerintah membuka lowongan CPNS, sebab itu hanya akan membuang-buang waktu dan membuat seseorang menjadi malas.

"Kita harus berani bermimpi perintis seperti Go-Jek, Buka Lapak, Traveloka dan banyak pengusaha muda lainnya. Mereka-mereka itu adalah anak muda yang sukses, memulai karirnya dari bawah dan terus berjuang hingga menjadi besar seperti ini," ujarnya. 

Sebatas diketahui, penerimaan CPNS di Kabupaten Jayawijaya, Papua, masih menunggu surat persetujuan resmi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), tentang mekanisme prekrutan di daerah tersebut.

“Berita untuk penerimaan itu ada, kuota bahkan sudah disampaikan tetapi belum ada persetujuan dari Kemenpan RB untuk membuka pendaftaran,” ungkapnya.