Penjabat Gubernur Papua Kesal Ospek di Uncen Gunakan Atribut Papua Merdeka

JAYAPURA, KOMPAS.com – Ada yang tak lazim saat Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (Ospek) atau Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di kampus Universitas Cendrawasih.

Dalam Ospek khususnya yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP di Universitas Cendrawasih, panitia meminta mahasiswa menggunakan simbol-simbol Perjuangan Papua Merdeka.

Bahkan mereka membuat lagu tentang Papua Merdeka perlawanan terhadap NKRI.

Penjabat Gubernur Papua Soedarmo mengaku kesal dengan Ospek BEM FISIP tersebut. Ia menilai. kegiatan sudah di luar aturan, dengan mewajibkan penggunaan atribut maupun simbol Papua Merdeka.

Baca juga: Jumaidi, Korban Selamat Kecelakaan Pesawat Dimonim, Dievakuasi ke RS Bhayangkara Polda Papua

Soedarmo yang juga menjabat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut bahkan menilai, tindakan BEM FISIP Uncen sebagai sebuah penyimpangan.

“Makanya, sebelumnya sudah saya minta dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Tetapi, informasinya masih juga dilakukan hari ini," paparnya.

Soedarmo beranggapan, peristiwa ini perlu disikapi aparat kepolisian dengan melakukan penyelidikan.

“Yang pasti, soal kegiatan yang menyimpang di kampus seperti ini, memang perlu ada penyidikan dan menjadi kewenangan Polda," ungkapnya di Jayapura, Selasa (14/8/2018). 

"Saya sudah minta untuk lakukan penindakan dengan harapan bisa segera ada hasil dan penindakan agar kejadian serupa tak terjadi di masa mendatang,” tambahnya.

Dari hasil laporan yang di terimanya, dari 22 poin persyaratan perlengkapan yang harus disediakan mahasiswa baru FISIP Uncen, tiga di antaranya diwajibkan BEM setempat.

Baca juga: Risma Berencana Sekolahkan Supriadi, Gelandang Timnas U-16, ke Liverpool

Seperti mengenakan gelang Papua Merdeka di tangan kiri. Selanjutnya, papan nama ukuran 30x20 yang bertuliskan nama mahasiswa dan kata referendum yang digantung di leher.

“Yang pasti terkait masalah ini kita sudah koordinasikan dengan rektornya. Tentunya untuk tertibkan kegiatan ospek itu. Sebab dari informasi memang kegiatan yang tidak sesuai dengan rundown acaranya,” imbuh dia.

Soedarmo menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua bakal mengambil tindakan tegas dengan menghentikan pemberian bantuan dana otonomi khusus (Otsus) bidang pendidikan, terhadap Fakultas FISIP Uncen.

Bila terbukti bersalah dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka perbuat.

Diketahui, kegiatan Ospek Fakultas FISIP Uncen Jayapura tiba-tiba heboh di media sosial (facebook dan youtube) terkait dengan penggunaan atribut Papua Merdeka dan nyanyian mengakui bintang kejora.

Sementara, pihak Universitas Cenderawasih memberikan klarifikasi terkait pemakaian atribut (gelang bemotif bintang kejora) serta yel yel Papua Merdeka saat pelaksanaan Pra Ospek atau PKKMB 2018 bagi mahasiswa baru di tiga fakultas yakni fakultas FISIP, Teknik, dan MIPA.

Rektor Uncen, Dr Ir Apolo Safanpo, ST MT mengakui, pemakaian gelang bintang kejora dan yel yel Papua Merdeka di luar sepengetahuan pihak kampus.

Dia menuding, ada kelompok atau pihak tertentu yang sengaja mengintervensi panitia ospek di tingkat fakultas untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Standar Operasional (SOP) dan Prosedur PKKMB sebagaimana mengacu pada keputusan menteri tentang pedoman pelaksanaan PKKMB di perguruan tinggi.

Apolo mengungkapkan, pelaksanaan ospek atau PKKMB sebenarnya baru digelar hari ini, Senin 13 Agustus 2018.

Ospek digelar di Auditorium Universitas Cenderawasih yang diikuti lebih dari 3.000 dari total 9.000 lebih mahasiswa baru.

“Sehingga yang kemarin itu (Senin) Pra PKKMB itu meliputi sosialisasi atau penjelasan tentang SOP PKKMB, latar belakang pelaksanaan, tujuan pelaksanaan, sasaran yang ingin dicapai, waktu dan tempat pelaksaan, materi dan pemateri beserta kelengkapan atribut yang harus dibawa,” ungkap dia dalam konferensi persnya. 

Menanggapi viralnya kasus tersebut, Apolo menegaskan, tindakan tersebut bertentangan dengan ideologi negara dan bangsa.

Pihaknya akan memanggil para dekan, pembantu dekan III, Ketua BEM, untuk dimintai keterangan termasuk dari mahasiswa baru tentang hal yang dimaksud.

Seperti diketahui, pada 31 Juli 2018, di pekarangan kampus dijadikan tempat deklarasi pengumuman pemerintah sementara negara republik federal Papua Barat oleh sekelompok orang. Hal itu tanpa sepengetahuan pihak kampus.