Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Evaluasi Kinerja Ridwan Kamil-Oded, DPRD Kota Bandung Beri 98 Catatan

Kompas.com - 02/08/2018, 12:38 WIB
Dendi Ramdhani,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

Kompas TV Peristiwa pemecatan guru karena perbedaan pilihan memicu Ridwan Kamil mengundang guru yang diberhentikan itu.

Untuk urusan PDAM, upaya peningkatan kualitas air baku belum menjangkau wilayah pinggiran. Sementara PD BPR, cenderung berfungsi memberi kredit bersifat konsumtif.

"Harusnya dia jadi tulang punggung peningkatan UMKM di Kota Bandung, kredit melati berjalan tersendat juga," ujarnya.

Persoalan tata kelola sampah juga turut jadi perhatian. Rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mengusung teknologi insenerator tak kunjung terealisasi.

"Sistem pengolahan sampah di Bandung belum optimal, TPS yang ada masih konvensional, jorok, bau, dari visual kurang bagus. Kita juga belum punya TPA mandiri masih bergantung ke daerah lain, padahal di Perda RDTR kita sudah mengalokasikan lahan untuk pembangunan PLTSA dengan teknologi insenerator, itu belum terealisasi. Padahal alokasi lahannya sudah ditetapkan di Perda kita," tuturnya.

Baca juga: Polri Bubarkan Deklarasi Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat

Folmer menjelaskan, meski tak bersifat administratif catatan evaluasi itu didasarkan pada janji kampanye dan RPJMD Ridwan Kamil-Oded. Ia berharap, proyek yang terkendala dapat diselesaikan pada masa kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota terpilih.

"Intinya pada periode berikutnya dengan wali kota baru tentu masih persoala urusan dasar dan non dasar harus jadi priorotas bukan hanya urusan pilihan. Artinya urusan yang menyangkut pendidikan, kesehatan, lapangan kerja harus jadi prioritas bukan saja penataan infrastruktur. Fokusnya harus tetap menjadi pemerintah yang fungsinya memenuhi kebutuhan dasar warga," jelasnya.

Ditemui terpisah, Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial menerima segala catatan dan rekomendasi dari dewan. Menurutnya, evaluasi itu hal lumrah dalam jalannya roda pemerintahan.

"Kerja dewan itu kan pengawasan ya di sampng legislasi, juga budgeting. Jadi, kalau ada koreksi dari dewan saya rasa ya apapun lah ya koreksi dewan itu bagi saya, kita tidak harus tabu. Seberapa banyak pun catatan itu kita harus sikapi dengan positif untuk kita perbaiki. Iya saya terima, dan nanti diperbaiki, jangan dianggap masalah, ambil sisi positifnya aja," ungkapnya.

Baca juga: Jika Ada Pungutan, BI Ancam Cabut Mesin EDC di Tempat-tempat Usaha

Oded pun enggan mengomentari lebih lanjut soal sejumlah program yang disoroti dewan.

Ia mengaku, tak ingin memberi pembelaan atas kinerjanya yang dianggap dewan belum optimal.

"Tidak perlu saya mengomentari akurat dan tidak akuratnya sehingga seolah-olah seperti pembelaan, saya gak perlu seperti itu," kata Oded.

Sebagai wali kota terpilih, Oded pun berkomitmen menuntaskan janji kampanyenya pada masa kepemimpinannya lima tahun ke depan.

"Prinsip saya sih sebetulnya tidak boleh melihat sesuatu itu sebagai masalah. Sekecil apapun kritikan, itu menjadi evaluasi buat kita selama 5 tahun saja, seperti itu. Ke depan akan diperbaiki, yang pasti semua diambil sisi positifnya saja, insya Allah," jelasnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com