Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Ridwan Kamil Libatkan 2 Mantan Petinggi KPK di Tim Sinkronisasi

Kompas.com - 26/07/2018, 17:48 WIB
Dendi Ramdhani,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih Ridwan Kamil melibatkan dua mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana dan Chandra Hamzah dalam tim optimasi dan sinkronisasi.

Ridwan Kamil mengatakan, keduanya dilibatkan lantaran salah satu program prioritasnya di Jabar yakni penataan reformasi birokrasi.

"Pada dasarnya kita ini melihat bahwa Jabar itu sangat multidimensi. Dalam multidimensi itu ada prioritas yang tentunya kita inginkan. Salah satunya pesan reformasi birokrasi tidak hanya di Pemprov tapi di tingkat II dan III," ujar Ridwan Kamil yang sering disapa Emil ini di Hotel Papandayan, Kamis (26/7/2018).

Ridwan Kamil pun memilih Erry sebagai ketua tim lantaran punya kapasitas serta punya pengalaman di Jabar. Ia pun dikenal sebagai aktivis pemberantasan korupsi. Dilibatkannya Chandra Hamzah mempertegas harapan Ridwan yang ingin membawa citra positif dalam masalah briokrasi di Jabar.

Baca juga: 2 Mantan Pimpinan KPK Masuk Tim Sinkronisasi Ridwan Kamil

"Kebetulan Pak Erry Riyana kami anggap sebagai tokoh yang diterima seluruh elemen maayarakat Jabar dan juga punya pengalaman berpikir komprehensif juga. Kebetulan juga wakil ketua KPK, sehingga visi misi reformasi birokrasi ini memang pesannya menguat, diperkuat juga oleh Chandra Hamzah kebetulan pimpiman KPK di zaman masing-masing," tuturnya.

"Jadi kalau ditanya pesannya apa, kami lima tahun ke depan serius ingin memperbaiki citra pelayanan publik yang lebih transparan, berintegritas," tambah Emil.

Sementara itu, Erry menilai transformasi birokrasi menjadi elemen penting dalam upaya pencegahan korupsi. Sambil menggarap program lainnya, Ery akan serius merancang strategi pencegahan korupsi di Jabar.

"Kan pemberantasan korupsi itu dibagi ke dalam dua bagian besar, penindakan secara hukum dan pencegahan. Roh pencegahan itu reformasi birokrasi, sehingga harus dicari cara bagaimana birokrasi ini direformasi. Sehingga mereka bisa berdiri tegak, bisa melayani publik dengan baik tanpa harus di timbali dengan macam imbalan," jelasnya. 

Baca juga: Ridwan Kamil dan Uu Berbagi Tugas Pimpin Jabar, Ini Rinciannya

Kompas TV KPU Jawa Barat menggelar rapat pleno terbuka penghitungan suara tingkat provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com