Klaim 20.000 Pendukung Tak Masuk DPT, Saksi Paslon Petahana Lapor Bawaslu

Kompas.com - 11/07/2018, 11:07 WIB
Ratu Wulla Talu (kiri baju putih sedang mengangkat tangan kanan), saksi pasangan calon petahana Markus Dairo Talu-Gerson Tanggu Dendo, membeberkan sejumlah pelanggaran pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya di sidang pleno KPU, Minggu (8/7/2018) KOMPAS.com/Sigiranus Marutho BereRatu Wulla Talu (kiri baju putih sedang mengangkat tangan kanan), saksi pasangan calon petahana Markus Dairo Talu-Gerson Tanggu Dendo, membeberkan sejumlah pelanggaran pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya di sidang pleno KPU, Minggu (8/7/2018)

TAMBOLAKA, KOMPAS.com - Dua orang saksi pasangan calon bupati petahana Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Markus Dairo Talu (MDT)-Gerson Tanggu Dendo (GTD), melapor ke Bawaslu NTT terkait adanya sejumlah pelanggaran dalam pilkada di wilayah tersebut.

Ratu Wula Talu dan Ananias Bulu, dua orang saksi pasangan calon petahana MDT-GTD, secara bergantian mengatakan, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yakni adanya surat pernyataan lalai oleh ketua PPP Kecamatan Kodi bersama PPS dan KPPS.

"Kami sudah laporkan ke Bawaslu NTT, soal adanya surat pernyataan kelalain petugas PPPK. Kami juga menyerahkan sejumlah data pelanggaran beserta dokumen lengkap disertai dengan video," tegas Ratu kepada Kompas.com, Selasa (10/7/2018).

Menurut Ratu, pleno PPK di Kecamatan Kodi diwarnai dengan berbagai temuan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif.


"Salah satu bukti yang kami punyai yakni surat pernyataan lalai oleh ketua PPK, Kecamatan Kodi bersama PPS dan KPPS. Pihak berwajib dalam hal ini Panwaslu dan Bawaslu harus segera menindak sesuai regulasi peraturan KPU," ucap Ratu.

Dalam surat pernyataan itu, lanjut Ratu, tertulis dua poin, yakni KPPS di TPS III Desa Wura Homba, Kecamatan Kodi, telah lalai dalam mengisi C KWK, untuk daftar pemilih tetap dalam penggunaan hak pilih.

"Kemudian pada poin kedua, KPPS telah lalai mendata pemilih C7 KWK, sehingga tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih C7 KWK 227 dan pengguna hak pilih 267," ungkap Ratu.

Baca juga: Saksi Paslon Petahana Tuntut PSU di 2 Kecamatan di Pilkada Sumba Barat Daya

Ananias Bulu melanjutkan, surat penyataan itu dibuat setelah pihaknya sebagai saksi meminta dengan tegas untuk memberlakukan pleno sesuai Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018, mengenai tata cara dan mekanisme pleno perekapan.

Ananias menyebut, di Kecamatan Kodi Utara dan Kodi, diduga terjadi pelanggaran sistematis dan masif, karena perangkat pelaksana pemilu bersepakat untuk tidak mengikuti peraturan KPU Nomor 9 tahun 2018.

Ananias menduga, perangkat pemilu di dua kecamatan itu mengalami tekanan fisik dan verbal.

"Kami minta ke Bawaslu untuk diproses masalah ini hingga tuntas. Kami juga minta PPK, KPPS, dan Panwas Kecamatan untuk kembali meluruskan persoalan ini," tegasnya.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X