Tuntut SK, Ratusan Guru Honorer di Ungaran Duduki Kantor Disdikbudpora

Kompas.com - 19/04/2018, 21:04 WIB
Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pengawai Tidak Tetap (PPT) di lingkungan SD Negeri serta SMP Negeri se-Kabupaten Semarang, Kamis (19/4/2018) siang menduduki Kantor Dinas  Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikbudpora) setempat. KOMPAS.com/Syahrul MunirRatusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pengawai Tidak Tetap (PPT) di lingkungan SD Negeri serta SMP Negeri se-Kabupaten Semarang, Kamis (19/4/2018) siang menduduki Kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikbudpora) setempat.

UNGARAN, KOMPAS.com - Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pengawai Tidak Tetap (PTT) di SD negeri serta SMP negeri se-Kabupaten Semarang, menduduki Kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikbudpora) Ungaran, Kamis (19/4/2018).

Mereka datang untuk menagih janji Kepala Disdikpora yang akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) GTT PTT.

Aksi damai GTT PTT berlangsung tiga jam karena menunggu kedatangan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Semarang M Natsir yang tengah menghadiri sebuah acara.

"Kepala Disdikbudpora pernah menyanggupi menerbitkan SK yang mengakui keberadaan kami sebagai GTT dan PTT. SK itu bagi kami sangat penting untuk persyaratan PPG (Pendidikan Profesi Guru)," kata Ketua Paguyuban GTT/PTT Kabupaten Semarang, Tri Mulyanto.

(Baca juga : Demi Selembar SK Bupati, Ratusan Guru Tidak Tetap Datangi DPRD Kabupaten Semarang )

Terkait tuntutan penerbitan SK GTT PTT, pihaknya berkonsultasi kepada pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Mereka menyarankan untuk menanyakan SK GTT PTT ini kepada bupati atau kepala dinas," tegasnya.

Nasib GTT PTT di sekolah-sekolah negeri memang mengenaskan. Salah satu GTT yang ikut dalam aksi tersebut, Ridwan mengaku, honor GTT selama ini jauh di bawah UMK Kabupaten.

Padahal ia bekerja sebagai GTT mata pelajaran Agama Islam di SDN Ujung-ujung 01 sejak 2001. 

"Dulu gaji saya Rp 50.000 per bulan, sekarang Rp 300.000 per bulan. Kemudian ada dari pemerintah yang kami terima tiap triwulan sebesar Rp 1,5 juta," kata Ridwan.

Guna menjaga agar dapur tetap ngebul, Ridwan tak hanya menggantungkan dari penghasilannya guru.

(Baca juga : Gorong-gorong Zaman Belanda Ambrol, Jalan di Ungaran Terputus)

Setiap hari ia berjualan ayam bakar dan ayam goreng di rumahnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X