SALATIGA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut dua, Sudirman Said, berjanji akan menghapus Kartu Tani jika terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Hal itu kerap Sudirman kemukakan dalam berbagai kesempatannya berkampanye.
Sudirman Said beralasan, Kartu Tani dalam praktiknya justru merepotkan para petani.
"Kartu Tani dihapus, diganti dengan Kartu Kelompok Tani. Bukan kartu, lah, tapi kami ingin dorong petani membangun kelompok, dan pemerintah menyalurkan bantuannya lewat kelompok-kelompok itu," kata Sudirman, Minggu (15/4/2018).
Melalui kelompok tani ini, Sudirman berharap bisa mendorong petani untuk berorganisasi. Dengan demikian, kelompok-kelompok tani ini bisa menjadi berdaya secara bersama-sama.
"Mulai dari menata lahan bersama-sama, mencari bantuan keuangan bersama-sama sampai mencari pasar bersama-sama," ucap pria yang akrab disapa Pak Dirman ini.
(Baca juga: Progam Kartu Tani Jateng Berpotensi Diaplikasikan Secara Nasional)
Alasan untuk menghapus Kartu Tani ini, kata Pak Dirman, juga didasari oleh banyak masukan dari para petani selama dirinya berkeliling Jawa Tengah.
Sebagian besar petani berpendapat bahwa program yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo ini lebih banyak merepotkan daripada membantu.
"Syarat-syaratnya merepotkan, cara memperoleh pupuk merepotkan," ujar mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini.
Melihat banyaknya keluhan tetang Kartu Tani ini, Pak Dirman bahkan menegaskan bahwa penghapusan Kartu Tani ini akan menjadi prioritas di awal-awal kepemimpinan jika dirinya terpilih.
"Jadi kami yakinkan bahwa kalau nanti kami terpilih, maka minggu-minggu pertama di program kami, bagaimana menyelesaikan Kartu Tani," kata dia.
(Baca juga: Ganjar: Kartu Tani Cegah Pupuk "Piknik")
Ganjar Pronowo optimis meraup kemenangan 70 persen suara di wilayah Soloraya.Sementara itu, sikap berbeda dikemukakan oleh calon petahana Ganjar Pranowo. Saat ditemui dalam kesempatan berkampanye di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Minggu (8/4/2018) lalu, Ganjar mengatakan, justru dengan Kartu Tani, maka ada jaminan setiap petani mendapatkan pupuk.
"Faktanya itu pupuk kurang, subsidinya kurang. Nah kalau pupuk subsidinya kurang, tidak dibagi rata kepada mereka yang berhak menerima, maka petani tidak akan bisa mendapatkan hak-haknya," kata Ganjar.
Ganjar yang berpasangan dengan politisi PPP Taj Yasin ini mengaku kaget bahwa ada pihak yang mendorong untuk mencabut Kartu Tani. Menurut calon nomor urut satu ini, jika Kartu Tani dicabut artinya data petani juga hilang.
"Dalam sebuah debat di televisi swasta dulu, saya tanya, apakah saudara akan mencabut Kartu Tani? Itu artinya mencabut data petani. Maka dulu orang yang tidak punya sawah, itu bisa membeli pupuk. Nah sekarang, (jika tanpa kartu) orang tidak punya sawah, tidak bisa beli pupuk," ucap politisi PDI-P ini.
Seorang petani, Asrofi, asal Desa Wanurejo, Magelang, menunjukkan kartu tani yang baru dibagikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kamis (12/1/2017).Sasaran Kartu Tani ini adalah Petani di Jawa Tengah yang tergabung dalam Kelompok Tani dan telah diusulkan untuk memperoleh pupuk bersubsidi melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
Meski sudah ada program Kartu Tani, namun di sejumlah daearah masih ditemui permasalahan distribusi pupuk. Hal ini dikarenakan distribusi Kartu Tani belum merata.
Misalnya, yang terjadi di Kabupaten Semarang. Pada awal Februari 2018, distribusi Kartu Tani diketahui belum merata sampai ke tingkat petani.
(Baca: Petani di Semarang Tak Bisa Tebus Pupuk Bersubsidi)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
