Kompas.com - 08/02/2018, 08:35 WIB
Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito ditemui Rabu (7/2/2018). KOMPAS.com/Ika FitrianaWali Kota Magelang Sigit Widyonindito ditemui Rabu (7/2/2018).

MAGELANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, menerapkan kebijakan penarikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 2,5 persen untuk zakat sejak 2016. Kebijakan ini jauh sebelum pemerintah pusat mewacanakannya untuk ASN muslim.

Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito mengatakan, kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Magelang Nomor 451/404/123 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan Zakat, Infaq, dan Sedekah.

"Pemerintah agak tertinggal dengan program penarikan (gaji) 2,5 persen itu. Kita (Kota Magelang) sudah jalan, sudah bagus. Saya punya gagasan sendiri," ujar Sigit, ditemui di kompleks GOR Samapta, Kota Magelang, Rabu (7/2/2018).

Sigit mengapresiasi kesadaran para ASN di Kota Magelang yang sukarela menyisihkan gajinya untuk zakat tanpa perlu ditekan atasannya. Hal itu terbukti dengan hasil penarikan zakat dari gaji ASN mencapai Rp 1,4 miliar dalam setahun.

"Sudah kita kumpulkan, tidak usah dikejar-kejar, ditekan-tekan. Para ASN sudah dengan kesadaran mereka membayar zakat dari gaji mereka," ungkap Sigit.

(Baca juga : Pemerintah Siapkan Perpres Atur Zakat ASN )

Karena bersifat sukarela, tidak semua ASN bersedia dipotong gajinya untuk zakat. Namun tidak sedikit pula ASN yang yang justru memberikan lebih dari batasan yang ditentukan karena kesadaran akan pentingnya berzakat.

"Yang dipotong gajinya untuk zakat ini adalah karyawan (ASN) Pemkot Magelang, BUMD, BUMN, tentara juga masuk ke kita. Tanpa paksaan, senang, kepercayaan mereka cukup tinggi," jelas Sigit.

Sigit menjelaskan, zakat ini dihimpun dan dikelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Magelang. Seluruhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti bedah rumah, pemberian beasiswa, membantu warga yang tidak punya modal, dan kegiatan sosial lainnya.

"Dana zakat tersebut dipergunakan untuk mengentaskan kemiskinan, mengangkat kesejahteraan rakyat, berdampingan dengan program pemerintah daerah lainnya. Program ini sudah berjalan dengan baik," ucapnya.

(Baca juga : Pemerintah Hanya Memfasilitasi, Potongan Zakat ASN Muslim Tak Wajib )

Ia menegaskan, pengelolaan uang zakat dilakukan dengan profesional oleh sumber daya manusia yang berkompeten.

Sigit juga meyakinkan seluruh biaya operasional termasuk honor pengelola Baznas tidak sedikit pun mengambil dari uang zakat melainkan memakai APBD Kota Magelang.

"Yang mengelola itu saya (APBD) yang memberi honor, tidak satu rupiah pun uang zakat bergeser untuk hal-hal lain, tidak dipotongkan dari hasil iuran zakat," tegasnya.

Seperti diketahui, akhir-akhir ini muncul wacana yang diusulkan Kementerian Agama kepada pemerintah terkait kebijakan penarikan gaji ASN muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat. Wacana ini masih menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, termasuk pemerintah sendiri. 

Kompas TV Kementrian Agama akan menarik 2,5 persen dari gaji ASN untuk kepentigan zakat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Regional
Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.