Konstruksi RSUD Ungaran Jelek, DPRD Semarang Surati BPK

UNGARAN, KOMPAS.com - DPRD Kabupaten Semarang akan melayangkan surat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit hasil pekerjaan pembangunan RSUD Ungaran.

Hal itu dilakukan menyusul hasil pengecekan Banggar DPRD terhadap pekerjaan pembangunan yang dinilai jelek, Jumat (12/1/2018). Padahal pembangunan RSUD Ungaran tahap I menelan dana Rp 44,4 miliar. 

"Setelah dicek teman-teman Banggar DPRD, banyak cor beton tidak lurus, masih bolong-bolong, retak, dan ada adendum dua kali untuk membangun talud yang menurut kami tidak penting," kata Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto, Senin (15/1/2018).

"Maka kami akan minta BPK mengaudit hasil pekerjaan tahap I ini," tambahnya.

(Baca juga : RSUD Ungaran dan Ambarawa Siapkan Ruang Khusus Pasien Virus Zika)

Menurut Krebo, panggilan akrab Bambang Kusriyanto, konstruksi struktur bangunan 7 lantai tersebut baru selesai Desember 2017. Audit BPK sangat penting sebelum pembangunan tahap II dilaksanakan.

Dari hasil audit BPK akan diketahui apakah harus diperbaiki, dikurangi biayanya, atau ada temuan lainnya.

"Banggar DPRD meminta agar PT DMI di-blacklist mengingat kualitas pekerjaannya jelek," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Banggar DPRD Kabupaten Semarang, M Basari mengatakan, selagi masih dalam masa pemeliharaan, pihaknya mendesak agar konstruksi bangunan yang jelek harus diperbaiki. Contohnya, dinding yang kelihatan retak-retak dan bolong-bolong.

"Yang retak-retak dan bolong-bolong harus disempurnakan dan dirapikan, karena orang melihat bangunan seperti itu akan timbul banyak pertanyaan," pungkasnya.