"Senang Kali Aku, Pengungsi Sinabung Bisa Salaman dengan Pak Presiden"

Sebelum meninggalkan lokasi, Jokowi sempat memberikan buku kepada anak-anak pengungsi dan menikmati keindahan alam Siosar dengan berfoto mengambil latar belakang Gunung Sinabung.

Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan, relokasi pertama dihuni 370 Kepala Keluarga (KK) yang berasal dari Desa Bekerah, Simacem dan Sukameriah di Desa Siosar. 

Tahap kedua untuk 1.682 KK dan tambahan 181 KK dilakukan relokasi mandiri di 14 hamparan lahan yang ditargetkan selesai pada akhir 2017. Tahap ketiga akan menampung 1.098 KK akan selesai pada 2018. 

Relokasi lahan permukiman juga digunakan sebagai lahan pertanian. Masing-masing kepala keluarga menerima 5.000 meter persegi. Sementara itu, relokasi tahap ketiga untuk warga dari Desa Mardinding, Desa Sukanalu, Desa Sigarang-garang dan Dusun Lau Kawar yang rencananya juga di kawasan Desa Siosar. 

"Penanganan pengungsi erupsi Gunung Sinabung memang kompleks masalahnya. Gunungnya meletus terus sejak 2013 sampai sekarang, hampir setiap hari meletus. Belum ada tanda-tanda letusan akan berakhir," kata Willem.

(Baca juga: Jokowi: Sebentar Lagi Saya Jadi Keluarga Batak, Sudah Pada Tahu Kan?)

Sebelumnya, Gunung Sinabung tidak pernah meletus selama 1.200 tahun. Pada 2010, tiba-tiba mengalami letusan freatik hingga 2011. Berhenti sesaat, kemudian sejak 2013 terus-menerus "batuk" hingga sekarang. 

BNPB terus memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak erupsi. Total bantuan dana yang telah disalurkan oleh BNPB untuk penanganan letusan Gunung Sinabung sejak 2013 hingga September 2017 sebesar Rp 589,1 miliar. 

"Dana ini untuk penanganan darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi," pungkas Willem.

Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Komunitas Peduli Hutan Sumatera Utara (KPHSU) Medan, Jimmy Panjaitan, menyebutkan, pemerintah terkesan memperpanjang proses penangan para pengungsi khususnya untuk penanganan relokasi.

Padahal, lanjut dia, seharusnya pemerintah, dalam hal ini BNPB, memberikan saja bantuan uang tunai secara langsung ke setiap KK untuk relokasi mandiri tanpa harus mempersiapkan lahan dan huniannya sehingga tidak menjadi beban berkepanjangan bagi pemerintah dan pemicu konflik horizontal. 

"Akibat penanganan yang lambat ini, banyak pengungsi berinisiatif merambah kawasan hutan. Paling penting lagi untuk diselesaikan adalah status wilayah desa-desa yang hilang. Apakah tetap menjadi hak milik masyarakat yang sudah direlokasi atau menjadi milik negara. Sehingga ada kejelasan pasca berakhirnya erupsi. Bisa dibayangkan, saat erupsi berakhir, pasti akan terjadi konflik jika warga desa kembali ke desa yang ditinggalkannya," kata Jimmy.