Angkutan "Online" di Bandung Dilarang Beroperasi Sementara

Kompas.com - 11/10/2017, 08:07 WIB
Suasana saat supir angkot melakukan demo dengan aksi mogok tarik penumpang di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (8/3/2017). Ratusan sopir meminta pemerintah agar melarang angkutan online beroperasi di Tangerang. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELISuasana saat supir angkot melakukan demo dengan aksi mogok tarik penumpang di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (8/3/2017). Ratusan sopir meminta pemerintah agar melarang angkutan online beroperasi di Tangerang.
|
EditorFarid Assifa

BANDUNG, KOMPAS.com - Aktivitas angkutan umum berbasis daring di seluruh wilayah Jawa Barat dihentikan sementara menyusul adanya surat pernyataan bersama yang buat oleh Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jabar bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasar hal itu, Pemerintah Kota Bandung juga menerapkan penghentian aktivitas angkutan online sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Kepala Bidang Pengendalian Dan Penertiban Angkutan ( Bidang PDKT) Dishub Kota Bandung, Yosep Heryansyah membenarkan, untuk sementara waktu para pengemudi angkutan online dilarang beroperasi.

"Betul (dilarang beroperasi) hasil kesepakatan di Dishub Provinsi untuk sementara menunggu revisi Permenhub. Dimohon ( angkutan online) tidak beroperasi dulu," ucap Yosep saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (11/10/2017) pagi.


Untuk mencegah gesekan, hari ini Dishub Provinsi Jabar akan melakukan operasi penindakan bagi angkutan online yang masih beroperasi. Operasi serupa telah dilakukan sejak Selasa (10/10/2017) kemarin.

"Rencana ada tikum (tindakan hukum) oleh Dishub Provinsi pukul 08.30 WIB. Yang pimpin Dishub Jabar, Dishub Kota Bandung back up saja sesuai kewenangannya," ucapnya.

Baca juga: Demo, Sopir Angkot Sempat "Sweeping" Angkutan Online di Surabaya

Sebelumnya, WAAT mendesak agar Pemprov Jabar mengambil sikap terkait polemik angkutan online. WAAT pun mengancam bakal melakukan aksi mogok massal jika tak ada sikap tegas dari pemerintah untuk melarang angkutan online beroperasi.

Namun setelah dilakukan musyawarah pada Senin (9/10/2017) lalu, Pemprov Jabar sepakat akan melakukan pelarangan operasi bagi angkutan online sementara waktu sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X