Dewan Tuding BPK NTT Tertutup Soal Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan

Untuk provinsi,  setiap tahun dilakukan dan itu telah dibuatkan MoU. Palti menambahkan, proses pemeriksaan laporan keuangan bersifat rahasia.

Namun akan dilakukan klarifikasi dalam prosesnya yakni pemeriksaan lapangan. Sebelum pemeriksaan itu berakhir, BPK akan meminta tanggapan berupa tanggapan entitas dan selanjutnya dilakukan diskusi secara berjenjang di dalam internal BPK.

"Sebelum laporan itu terbit dan diserahkan ke legislatif, ada lagi rekomendasi dari BPK ke pihak eksekutif sebagai pengelola keuangan daerah. Setelah itu, kalau masih ada tanggapan berarti masih ada proses penyusunan, baru kemudian final, lalu diserahkan ke legislatif dalam paripurna," jelasnya.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan, dimasukkan ke dalam buku. Ada tiga buku yang terkait laporan keuangan, sistem pengendalian intern, serta tentang kepatuhan.

"Tiga buku itu akan dimasukkan dalam satu kotak dan diserahkan saat rapat paripurna DPRD NTT. Kalau laporan itu tidak diserahkan ke DPRD, otomatis itu melanggar peraturan BPK dan itu melanggar konstitusi," tutupnya.