Kompas.com - 12/03/2017, 12:51 WIB
EditorCaroline Damanik

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Kebijakan Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengganti pejabat daerah secara tiba-tiba mengejutkan banyak kalangan dan memicu perlawanan dari 17 kepala dinas/Kepala SKPA yang dicopot.

Zaini dinilai inkonsistensi, apalagi sebelumnya mengeluarkan pernyataan tidak akan ada mutasi pejabat eselon II dan Mendagri sudah melarang.

Pasca-penggantian pejabat daerah tersebut, ke-17 kadis lalu melakukan rapat di salah satu kafe di Jalan Prof Ali Hasyimi, Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Dalam rapat itu, ke-17 mantan pejabat versi SK Gubernur Aceh tersebut sepakat mengadukan Zaini yang kerap disebut Abu Doto ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Mendagri di Jakarta.

“Kami adukan gubernur terkait kebijakannya. Gubernur telah melanggar aturan, padahal larangan sudah dikeluarkan oleh Mendagri, jadi itu yang kita adukan. Sebelumnya dia (gubernur) sudah mengeluarkan statemen (tidak melakukan mutasi), ternyata apa yang dikatakan itu tidak sesuai, bertolak belakang,” kata Nasir Zalba yang dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kesbangpolinmas Aceh seusai rapat tersebut.

Nasir Zalba baru menjabat sekitar satu bulan sebagai Kepala Kesbangpolinmas Aceh sejak dilantik oleh Plt Gubernur Aceh, Mayjen TNI Soedarmo. Sebelumnya, dia juga sempat dicopot dari jabatan yang sama oleh Gubernur Zaini.

Delegasi 17 kadis yang dicopot oleh Gubernur Zaini dijadwalkan berangkat ke Jakarta hari ini, Minggu (12/3/2017). Mereka akan mendesak KASN dan Mendagri untuk meninjau dan mengevaluasi pelantikan atau mutasi yang dilakukan Gubernur Aceh pada 10 Maret 2017.

“Kalau kami diganti ada kesalahan tentu ada berita acaranya. Seharusnya beliau tidak begitulah, jadi sekarang coba jawab siapa sebenarnya yang pesong, siapa sebenarnya yang meuangen (berangin),” tutur Nasir.

Sementara itu, mantan kepala BPBA, Said Rasul menyebutkan, setelah pihaknya melakukan rapat, berkoordinasi, dan mengevaluasi, mereka menyimpulkan pelantikan yang dilakukan Zaini cacat hukum dan illegal.

Menurut dia, UU Nomor 10 Tahun 2016 jelas menyebutkan, kepala daerah dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

“Oleh karena itu kami perlu melakukan pengaduan ke KASN dan Mendagri, kita berharap apa yang dilakukan gubernur ini dievaluasi. Ini bukan karena kami ingin mempertahankan jabatan, tapi kita ingin aturan ditegakkan. Kalau memang pelantikannya sah, kami terima, tapi jangan mencari-cari hukum untuk membenarkan tindakan itu,” kata Said.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembangunan Masjid Raya Al-Jabbar Capai 56 Persen, Kang Emil: Pengerjaannya Tidak Mudah

Pembangunan Masjid Raya Al-Jabbar Capai 56 Persen, Kang Emil: Pengerjaannya Tidak Mudah

Regional
Meriahkan Y20, Jabar Adakan Youth Innovation Festival untuk Publik

Meriahkan Y20, Jabar Adakan Youth Innovation Festival untuk Publik

Regional
Ridwan Kamil Sebut KTT Y20 Jadi Platform Anak Muda Bangun Masa Depan

Ridwan Kamil Sebut KTT Y20 Jadi Platform Anak Muda Bangun Masa Depan

Regional
Peluang Ekspor Nonmigas Terbuka Lebar, Pemprov Jabar Fokus Dukung Eksportir Muda

Peluang Ekspor Nonmigas Terbuka Lebar, Pemprov Jabar Fokus Dukung Eksportir Muda

Regional
Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Regional
Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Regional
Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Regional
Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Regional
Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Regional
Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Regional
Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Regional
Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Regional
Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Regional
Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Regional
Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.