Kompas.com - 05/12/2016, 14:10 WIB
|
EditorCaroline Damanik

SEMARANG, KOMPAS.com – Sekitar 300 warga dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, kembali melakukan aksi menolak kehadiran pabrik Semen Indonesia di wilayah Kecamatan Gunem, Rembang. Mereka berjalan kaki sejauh 150 kilometer dari Rembang ke Semarang.

Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Joko Prianto mengatakan, aksi jalan kaki dimulai dari tenda perjuangan yang berada di sekitar pembangunan pabrik semen. Aksi dimulai dari tenda pada pada hari Senin (5/12/2016) dan akan berakhir di Kota Semarang pada Jumat (9/12/2016).

“Sekarang sudah jalan sampai kota, di kediaman Gus Mus,” kata Joko Pri ketika dikonfirmasi dari Kota Semarang, siang ini.

Aksi tersebut, kata Jokopri, dilakukan untuk mendorong agar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencabut izin lingkungan yang diterbitkan pada 2012 lalu. Aksi juga dilatarbelakangi atas putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung terkait izin lingkungan untuk pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang setebal 161 halaman.

"Pak Gubernur sering bicara untuk taat hukum. Masyarakat sudah mengikuti, kami harap gubernur menepati janjinya apa yang telah disampaikan," kata dia yang juga salah satu penggugat dalam perkara ini.

Ada dua petikan yang diperintahkan dalam putusan itu, yaitu membatalkan izin lingkungan, serta mengabulkan penggugat untuk seluruhnya. Penggugat yakin jika seluruh izin yang terkait dengan pembatalan izin pabrik semen juga otomatis batal.

“Tuntutan kami mendesak agar gubernur mencabut izin lingkungan dan menghentikan proses pembangunan pabrik semen di Rembang,” kata dia.

Kasus pendirian pabrik semen sendiri telah berjalan di jalur hukum sejak 2014 lalu. Kala itu, pengadilan tingkat pertama menganggap putusan kadaluarsa karena telah melebihi 90 hari waktu mengajukan keberatan, sedangkan dalam banding, putusan hukum juga ditolak.

Gubernur Jawa Tengah masuk sebagai tergugat I, sementara tergugat II adalah PT Semen Indonesia (SI) Persero Tbk di Rembang. Sementara pihak penggugat diwakili Joko Prihanto, beserta Wahana lingkungan hidup Indonesia.

MA telah melansir putusan kasus ini pada 5 Oktober lalu. Putusan dibacakan majelis hakim PK dipimpin oleh Yorsan, Sudaryono dan Irfan Fachruddin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Regional
Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Regional
Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Regional
Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Regional
Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Regional
Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Regional
Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Regional
Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Regional
Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Regional
Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Regional
Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Regional
Gubenrur Jatim Berikan Bantuan Sambungan Listrik PLN untuk 1.951 Penyintas APG Semeru

Gubenrur Jatim Berikan Bantuan Sambungan Listrik PLN untuk 1.951 Penyintas APG Semeru

Regional
Lumpy Skin Disease Ancam Ketahanan Pangan

Lumpy Skin Disease Ancam Ketahanan Pangan

Regional
Sambut Panen, Gubernur Riau Hadiri Gebyar Makan Durian Bantan 2022

Sambut Panen, Gubernur Riau Hadiri Gebyar Makan Durian Bantan 2022

Regional
Ketua TP-PKK Riau Riau Kunjungi Dua Panti Asuhan di Bengkalis

Ketua TP-PKK Riau Riau Kunjungi Dua Panti Asuhan di Bengkalis

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.