Pembangunan Pulau Enggano Diminta Tak Abaikan Masyarakat Adat

Kompas.com - 11/08/2016, 17:07 WIB
|
EditorErlangga Djumena

BENGKULU, KOMPAS.com - Pengurus Harian Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Bengkulu, Deff Tri Hamdi meminta pemerintah nasional dan daerah tak mengabaikan masyarakat adat dalam pembangunan di Pulau Enggano.

"Pemerintah pusat telah menetapkan peringatan HUT RI 17 Agustus ke-71 di Pulau Enggano, ini menjadi sangat spesial bagi masyarakat adat Enggano. Belasan kementerian kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla akan melangsungkan upacara sakral tersebut di Pulau Enggano," kata dia.

Tri menambahkan, meski belum diketahui hingga kini menteri apa saja yang akan datang ke pulau terluar itu, namun diharapkan bisa menjadi momentum untuk mempercepat perintah konstitusi dalam mengakui dan melindungi masyarakat adat Enggano.

Secara historis masyarakat adat Pulau Enggano memiliki trauma terhadap pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah. Berbagai proyek pembangunan menyisakan kerusakan wilayah adat Enggano yang didiami 6 suku adat Enggano. Sebut saja program Hak pengelolaan hutan, transmigrasi, dan rencana pembangunan peluncuran satelit LAPAN, rencana pembangunan rumah tahanan Negara dan proyek-proyek lainnya.

Ironisnya kebijakan pembangunan tersebut masih menjadikan masyarakat adat Enggano menjadi objek dari pembangunan, menjadi penonton dalam pembangunan yang dilakukan di wilayah adatnya.

AMAN Bengkulu meminta negara untuk menjalankan perintah konstitusi dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat Enggano.

Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 7 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.  Dalam UU ini pada Bab XI, pasal 60 hingga 62 menegaskan peran, hak, dan keterlibatan masyarakat adat dalam proyek-proyek pembangunan yang akan dilakukan di wilayah adat.

"Pada saat kehadiran menteri kami akan memasukkan registrasi wilayah adat Enggano pada Menteri Kelautan dan Perikanan seperti yang tertuang dalam UU Nomor 7 tahun 2007," tambahnya.

"Masyarakat adat Enggano memiliki hukum adat yang itu mereka sepakati bahkan telah terdokumentasi secara turun-temurun, hukum tersebut hendaknya menjadi acuan negara dalam melakukan pembangunan di Pulau Enggano," lanjut dia.

Momentum pengakuan dan perlindungan masyarakat adat menunjukkan konsistensi Presiden Jokowi dalam menjalankan Nawacita dan menghadirkan Negara di tengah-tengah masyarakat adat.

Secara nasional AMAN hingga saat ini masih mendorong Presiden Joko Widodo dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Pengakuan, Perlindungan Hukum Masyarakat Adat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Pejabat di UNS Meninggal karena Covid-19, Punya Riwayat ke Ubud Bali, Kampus 'Lockdown'

2 Pejabat di UNS Meninggal karena Covid-19, Punya Riwayat ke Ubud Bali, Kampus "Lockdown"

Regional
Sekolah Gratis di Bantaran Kali Gajahwong Yogya, Kurikulumnya Diteliti Mahasiswa Berbagai Negara

Sekolah Gratis di Bantaran Kali Gajahwong Yogya, Kurikulumnya Diteliti Mahasiswa Berbagai Negara

Regional
Nyanyikan Lagu yang Menyinggung Polisi Saat Demo, Seorang Mahasiswa Ditangkap

Nyanyikan Lagu yang Menyinggung Polisi Saat Demo, Seorang Mahasiswa Ditangkap

Regional
'Tak Salah Apa-apa Kena Gas Air Mata, Aku Tuntut Kalian, Polisi'

"Tak Salah Apa-apa Kena Gas Air Mata, Aku Tuntut Kalian, Polisi"

Regional
[POPULER NUSANTARA] Diyakini Meninggal jika Bersatu, Kembar Trena Treni Terpisah 20 Tahun | Pria Tanam Ganja Pakai Polybag di Rumah

[POPULER NUSANTARA] Diyakini Meninggal jika Bersatu, Kembar Trena Treni Terpisah 20 Tahun | Pria Tanam Ganja Pakai Polybag di Rumah

Regional
Perjuangan Hidup WNI Eks Kombatan di Filipina Setelah Keluar dari Penjara

Perjuangan Hidup WNI Eks Kombatan di Filipina Setelah Keluar dari Penjara

Regional
Bawaslu Catat 291 Pertemuan Dilakukan Paslon Pilkada Gunungkidul

Bawaslu Catat 291 Pertemuan Dilakukan Paslon Pilkada Gunungkidul

Regional
Inovatif, Mahasiswa di Semarang Ciptakan Alat Pendeteksi Suhu dan Masker

Inovatif, Mahasiswa di Semarang Ciptakan Alat Pendeteksi Suhu dan Masker

Regional
Kronologi Demo Berujung Ricuh, Gas Air Mata ke Permukiman Membuat Warga Marah

Kronologi Demo Berujung Ricuh, Gas Air Mata ke Permukiman Membuat Warga Marah

Regional
Bukti Tagihan Diedit, Perempuan Ini Gelapkan Uang Perusahaan Rp 101 Juta

Bukti Tagihan Diedit, Perempuan Ini Gelapkan Uang Perusahaan Rp 101 Juta

Regional
Gas Air Mata Masuk Permukiman Picu Kemarahan Warga, Polisi Minta Maaf

Gas Air Mata Masuk Permukiman Picu Kemarahan Warga, Polisi Minta Maaf

Regional
Mabuk dan Buat Keributan, 6 Muda-mudi Diamankan Tidur Seranjang di Indekos

Mabuk dan Buat Keributan, 6 Muda-mudi Diamankan Tidur Seranjang di Indekos

Regional
4 Hari Terakhir Positif Covid-19 di Sulut Bertambah 118 Kasus

4 Hari Terakhir Positif Covid-19 di Sulut Bertambah 118 Kasus

Regional
Tujuh Orang dari Klaster Demo di Semarang Sembuh dari Covid-19

Tujuh Orang dari Klaster Demo di Semarang Sembuh dari Covid-19

Regional
Debat Pilkada Makassar Digelar 3 Kali, Penerapan Protokol Kesehatan Jadi Perhatian Utama

Debat Pilkada Makassar Digelar 3 Kali, Penerapan Protokol Kesehatan Jadi Perhatian Utama

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X