Kompas.com - 19/04/2016, 16:21 WIB
Salah satu kawasan reklamasi Pantai Losari,  Center Poin of Indonesia (CPI) yang dilakukanboleh pihak pengembang Ciputra Grup. KOMPAS.com/Hendra CiptoSalah satu kawasan reklamasi Pantai Losari, Center Poin of Indonesia (CPI) yang dilakukanboleh pihak pengembang Ciputra Grup.
|
EditorFarid Assifa

MAKASSAR, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghentikan pelaksanaan reklamasi Pantai Losari di Makassar.

Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sulsel Muhammad Al Amin kepada Kompas.com, Selasa (19/4/2016) mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama DPR akhirnya bersepakat menghentikan aktivitas reklamasi di pantai utara Jakarta.

"Penghentian reklamasi seharusnya tidak hanya dilakukan di pantai utara Jakarta saja. Reklamasi pesisir barat Pantai Losari Makassar juga harus dihentikan. Pasalnya, aktivitas reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo telah melanggar berbagai aturan perundang-undangan," katanya.

Al Amin menjelaskan, pelanggaran pertama kegiatan reklamasi di kawasan pesisir barat Pantai Losari Makassar tidak didasari oleh Peraturan Daerah tentang rencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).

Selain itu, kegiatan reklamasi itu juga melanggar UU Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Pelanggaran kedua terkait dengan izin pelaksanaan reklamasi untuk pembangunan kawasan Center Point of Indonesia (CPI) yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulsel juga tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Izin pelaksanaan reklamasi seharusnya berlandaskan pada peraturan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki peraturan tersebut," tambahnya.

Kemudian, lanjut Al Amin, tidak ada rekomendasi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan sebelum izin pelaksanaan reklamasi diterbitkan oleh Gubernur Sulsel. Perlu diketahui bahwa CPI berada dalam kawasan strategis nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

"Mengingat kisruh reklamasi Pantai Losari Makassar hingga saat ini masih terus bergulir. Maka kami berharap agar Menteri KKP, ibu Susi Pudjiastuti mengambil langkah yang sama, yakni menghentikan aktivitas reklamasi di pesisir barat Makassar, apalagi ekonomi nelayan di area pesisir Makassar juga ikut merosot akibat aktivitas reklamasi," harapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.