5 Kepala Daerah Paling Menyita Perhatian Selama 2015 - Kompas.com

5 Kepala Daerah Paling Menyita Perhatian Selama 2015

Kompas.com - 31/12/2015, 10:53 WIB
Warta Kota/Henry Lopulalan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini usai kosultasi soal pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2014).

KOMPAS.com — Tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang sempurna. Begitu pula para pemimpin kita. Namun, menurut penulis H Jackson Brown Jr, seorang pemimpin mencapai suksesnya melalui pelayanan, bukan dengan mengorbankan orang lain.

Sejumlah kepala daerah di Indonesia menyita perhatian publik pada tahun 2015. Ada yang mencengangkan karena visi dan pelayanannya kepada warga yang dipimpinnya.

Akan tetapi, ada pula yang mengherankan karena justru memperdaya masyarakat yang memberikan kepercayaan kepadanya pada saat pemilihan.

Berikut ini adalah daftar lima kepala daerah di luar DKI Jakarta yang menurut Kompas.com paling menyita perhatian publik pada tahun 2015:

1. Tri Rismaharini (Wali Kota nonaktif Surabaya)

Kualitas kepemimpinan Risma, begitu dia kerap disapa, bisa dilihat dari hasil kerjanya mengubah wajah Surabaya dan memberdayakan masyarakatnya.

Setelah terlibat dalam penutupan kawasan lokalisasi prostitusi Dolly yang tersohor pada tahun lalu, Risma kerap blusukan serta mampu merangkul warga dan konsisten menerapkan sistem pemerintahan yang transparan.

Pada November lalu, bersama Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, Risma menerima penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2015 berdasarkan penilaian berikut ini (seperti ditayangkan harian Kompas, 7 November 2015, "Harapan dari Pemimpin Gaya Baru"):

Sejak tahun 2002, ketika menjabat Kepala Bagian Bina Program Pembangunan di Pemkot Surabaya, Risma memulai lelang pengadaan barang secara elektronik, single window perizinan, pelaporan online, sistem e-government untuk sektor kesehatan, pendidikan, perbaikan jalan, pajak, kenaikan pangkat pegawai, SOP pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta program perempuan anti-korupsi bagi birokrat Kota Surabaya.

Sebelumnya, Risma sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur terkait kasus penyalahgunaan wewenang pemindahan kios pembangunan Pasar Turi.

Namun, Polda Jatim disebut akan segera mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) karena tidak memiliki cukup bukti yang kuat. Banyak pihak menduga, hal ini terkait pencalonannya dalam Pilwali Surabaya 2015.

Risma nonaktif dari jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya saat memutuskan maju menjadi calon wali kota untuk kali kedua. Pada Pilwali 2015 ini, Risma maju bersama Whisnu Sakti Buana.

Whisnu sebenarnya sudah mendampingi Risma sejak tahun 2014 ketika wakil Risma, Bambang Dwi Hartono, mengundurkan diri karena ingin bertarung dalam Pilgub Jawa Timur pada tahun 2013.

Risma-Whisnu akhirnya menang dalam Pilkada Surabaya, mengalahkan Rasiyo-Lucy Kurniasari.

Simak berbagai berita terkait Risma di topik khusus Aksi Risma Benahi Surabaya.

KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditemui wartawan usai menggelar rapat pimpinan di Balai Kota Bandung, Selasa (8/9/2015).
2. Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung)

Sejak terpilih menjadi Wali Kota Bandung pada tahun 2013, pria yang kerap disapa Emil ini dikenal memiliki visi dalam penataan kota dan melek internet.

Pada tahun 2015, Emil yang dikenal sebagai arsitek ini merombak sejumlah kawasan dan memberdayakannya menjadi ruang publik, misalnya dengan membangun taman di sejumlah sudut Kota Bandung, taman bermain anak, dan perbaikan trotoar, mulai dari Jalan Asia Afrika sampai Jalan Dalem Kaum.

Ide-ide lain yang ingin diwujudkannya adalah kawasan Bandung Teknopolis yang sudah 10 tahun terbengkalai dan proyek cable car.

Emil juga menarik perhatian publik ketika menghukum sejumlah warga yang ketahuan merusak bangku fasilitas umum di Jalan Asia Afrika. Kawasan itu memang tengah dirapikan menjelang peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tanggal 24 April 2015.

Akhirnya, dia meminta para pelaku untuk push-up sebanyak 60 kali, sesuai dengan angka tahun peringatan KAA, dan mengepel trotoar Jalan Braga.

Dia juga membuat keputusan tak populis saat mencabut trayek angkot Cibaduyut-Cicaheum menyusul aksi pemukulan oleh seorang sopir angkutan kota 05 jurusan tersebut di Bandung terhadap penumpang.

Emil juga kerap turun ke lapangan bersama bobotoh saat Persib bertanding, baik di Stadion Si Jalak Harupat maupun di luar Bandung.

Kedekatan Emil dengan warga dan ketangkasannya menanggapi dinamika kotanya disebabkan keaktifannya di media sosial. Dia menggunakan akun Facebook, Twitter, hingga Instagram untuk berkomunikasi dengan warganya, terutama generasi muda.

Setiap hari, dia mengunggah kegiatannya dan hal-hal di sekitarnya di media sosial. Tak hanya itu, dia juga mengunggah posting-an atau laporan warganya di akun pribadinya.

Meski demikian, sejumlah kritik juga melayang untuk Emil, misalnya kawasan pinggiran Bandung yang tidak tertata.

Selain itu, Emil juga sempat dilaporkan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena dugaan korupsi dana hibah senilai Rp 1,3 miliar dari Pemkot Bandung ke komunitas Bandung Creative City Forum (BCCF) pada tahun 2012.

Walau demikian, dalam survei Cirus menjelang Pilkada DKI 2017 pada November lalu, Emil disebut sebagai calon yang paling disukai oleh warga Jakarta dibandingkan Basuki Tjahaja Purnama untuk menjadi gubernur DKI Jakarta selanjutnya.

Simak berbagai berita terkait Emil di topik khusus Sepak Terjang Ridwan Kamil

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho (kemeja batik) menunggu di ruang tunggu Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan sebelum menjalani pemeriksaan, Rabu (22/7/2015). KPK memeriksa Gatot terkait kasus dugaan suap terhadap hakim PTUN Medan, Sumatera Utara.
3. Gatot Pujonugroho (Gubernur nonaktif Sumatera Utara)

Gatot masuk ke dalam pemerintahan Provinsi Sumatera Utara sebagai Wakil Gubernur saat terpilih bersama pasangannya, Syamsul Arifin, pada Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2008.

Sejak Syamsul terjerat kasus korupsi dan ditahan, Gatot menjadi Plt Gubernur Sumut pada tahun 2011. Dia maju lagi dalam Pilkada Sumut 2013 sebagai calon gubernur bersama pasangannya, Erry Nuradi, dan mereka menang.

Namun, baru dua tahun menjabat, langkah Gatot tersandung. Hingga November 2015, Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka untuk empat kasus dugaan korupsi.

Tiga kasus yang menjeratnya ditangani oleh KPK, sedangkan satu kasus lainnya ditangani Kejaksaan Agung.

Menurut catatan harian Kompas, terakhir, Gatot ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan empat unsur pimpinan dan satu anggota DPRD periode 2009-2014 terkait dugaan suap penolakan interpelasi, pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gatot sebagai tersangka dugaan suap tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan dugaan suap kepada mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Rio Patrice Capella terkait dengan dugaan pengamanan kasus dana bantuan sosial di kejaksaan.

Kejaksaan Agung juga telah menetapkan Gatot sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial.

Simak berbagai berita terkait Gatot di topik khusus Dugaan Korupsi Gatot Pujo Nugroho

KOMPAS.com/NAZAR NURDIN Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
4. Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah)

Sejak awal tahun 2015, Ganjar sudah menyita perhatian publik karena gugatan PT Indo Perkasa Utama (IPU) yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, terkait sengketa penggunaan lahan dalam Pekan Raya dan Promosi Pembangunan (PRPP).

Dalam kasus ini, kedua pihak akhirnya saling menggugat. Pria yang terpilih sebagai gubernur dalam pemilihan pada tahun 2013 ini menilai, gugatan Yusril salah alamat. Sementara itu, Yusril menilai, Ganjar tidak paham soal pengertian aset negara.

Ganjar kerap melakukan blusukan. Dia bahkan diketahui memiliki kebiasaan unik setiap melakukan peninjauan. Saat berdialog dengan warga setempat, Ganjar pasti menepuk bahu atau punggung warga dengan keras. Dia juga kerap menggelar pertemuan dengan petani ataupun petugas kebersihan sambil lesehan.

Cerita lainnya, setelah pada tahun 2014 Ganjar menyita perhatian publik karena marah-marah kepada petugas timbang, pada Juli 2015, dia kembali marah-marah saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di jembatan timbang Sarang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Juli 2015.

Ganjar menemukan, semua kamera CCTV di tempat itu tidak berfungsi. Dia pun menuntut jawaban dari petugas setempat. Namun, tidak satu pun petugas yang bisa memberikan penjelasan.

Selain itu, Ganjar juga dikenal melek teknologi. Dia memanfaatkan media sosial Twitter untuk berkomunikasi dengan publik. Dalam suatu pelantikan penjabat sementara kepala daerah, dia meminta para penjabat untuk aktif di media sosial agar bisa cepat menerima komplain dari warga serta menanggapi dan mengetahui informasi terbaru dari daerah masing-masing.

Menurut Ganjar, melalui media sosial, dirinya bisa mendengarkan masukan, kritik, bahkan mendengarkan protes dari masyarakat yang tidak suka dengan kebijakannya dalam memimpin Jawa Tengah.

Dia juga bercita-cita, gadget-nya akan tersambung dengan semua kamera CCTV yang ada di Jawa Tengah sehingga dirinya bisa memantau pelayanan jajarannya kepada masyarakat.

KOMPAS.com/Kurnia Sari Aziza Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam penganugerahan Bung Hatta Anti Corruption Awards, di Graha Niaga, Kamis (5/11/2015).
5. Yoyok Riyo Sudibyo (Bupati Batang)

Nama Yoyok mendadak populer setelah namanya diumumkan sebagai penerima penghargaan bergengsi Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2015 bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada 5 November lalu.

Menurut Sekretariat BHACA, seperti ditayangkan di harian Kompas, 7 November 2015, selama menjabat sebagai Bupati Batang (Jawa Tengah) dari tahun 2012, Yoyok telah melakukan sejumlah terobosan dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan juga meminimalkan praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Tahun 2012, ia membuat surat pernyataan bahwa Bupati Batang tidak meminta proyek atas nama pribadi, keluarga, dan kelompok.
Ia juga membuat pakta integritas pelaksana kegiatan di satuan kerja perangkat daerah.
Yoyok mengadakan festival anggaran selama tiga hari, bekerja sama dengan Transparency International Indonesia.

Yoyok juga membentuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemkot Batang.
Langkah lainnya adalah penghematan, tidak membeli mobil dinas bupati, tidak menggunakan patroli pengawalan, dan pengadaan konsumsi yang sederhana dalam acara pemerintahan.

Tahun pertama jadi Bupati Batang, ada kenaikan pendapatan daerah Rp 14,4 miliar, dan efisiensi belanja pegawai dibanding tahun sebelumnya mencapai Rp 42,4 miliar.

Jumlah lelang elektronik naik dari 87 paket pada 2011 menjadi 240 paket pada 2012.
Yoyok mengaku banyak belajar sistem tata kelola pemerintahan dari Risma. Dia lalu memutuskan untuk belajar mengelola sistem lelang barang dan jasa terlebih dahulu.

Pria yang pernah bertugas di Badan Intelijen Negara (BIN) itu menggandeng sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk membantunya, seperti Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia. Keduanya diajak untuk membantu membangun tata kelola lelang barang dan jasa agar lebih transparan dan minim praktik korupsi.

Yoyok juga menggandeng Ombudsman RI untuk mengajarinya tentang cara memberikan pelayanan yang baik kepada publik.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorTri Wahono

Close Ads X