5 Kepala Daerah Paling Menyita Perhatian Selama 2015

Emil juga menarik perhatian publik ketika menghukum sejumlah warga yang ketahuan merusak bangku fasilitas umum di Jalan Asia Afrika. Kawasan itu memang tengah dirapikan menjelang peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tanggal 24 April 2015.

Akhirnya, dia meminta para pelaku untuk push-up sebanyak 60 kali, sesuai dengan angka tahun peringatan KAA, dan mengepel trotoar Jalan Braga.

Dia juga membuat keputusan tak populis saat mencabut trayek angkot Cibaduyut-Cicaheum menyusul aksi pemukulan oleh seorang sopir angkutan kota 05 jurusan tersebut di Bandung terhadap penumpang.

Emil juga kerap turun ke lapangan bersama bobotoh saat Persib bertanding, baik di Stadion Si Jalak Harupat maupun di luar Bandung.

Kedekatan Emil dengan warga dan ketangkasannya menanggapi dinamika kotanya disebabkan keaktifannya di media sosial. Dia menggunakan akun Facebook, Twitter, hingga Instagram untuk berkomunikasi dengan warganya, terutama generasi muda.

Setiap hari, dia mengunggah kegiatannya dan hal-hal di sekitarnya di media sosial. Tak hanya itu, dia juga mengunggah posting-an atau laporan warganya di akun pribadinya.

Meski demikian, sejumlah kritik juga melayang untuk Emil, misalnya kawasan pinggiran Bandung yang tidak tertata.

Selain itu, Emil juga sempat dilaporkan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena dugaan korupsi dana hibah senilai Rp 1,3 miliar dari Pemkot Bandung ke komunitas Bandung Creative City Forum (BCCF) pada tahun 2012.

Walau demikian, dalam survei Cirus menjelang Pilkada DKI 2017 pada November lalu, Emil disebut sebagai calon yang paling disukai oleh warga Jakarta dibandingkan Basuki Tjahaja Purnama untuk menjadi gubernur DKI Jakarta selanjutnya.

Simak berbagai berita terkait Emil di topik khusus Sepak Terjang Ridwan Kamil

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho (kemeja batik) menunggu di ruang tunggu Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan sebelum menjalani pemeriksaan, Rabu (22/7/2015). KPK memeriksa Gatot terkait kasus dugaan suap terhadap hakim PTUN Medan, Sumatera Utara.

Gatot masuk ke dalam pemerintahan Provinsi Sumatera Utara sebagai Wakil Gubernur saat terpilih bersama pasangannya, Syamsul Arifin, pada Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2008.

Sejak Syamsul terjerat kasus korupsi dan ditahan, Gatot menjadi Plt Gubernur Sumut pada tahun 2011. Dia maju lagi dalam Pilkada Sumut 2013 sebagai calon gubernur bersama pasangannya, Erry Nuradi, dan mereka menang.

Namun, baru dua tahun menjabat, langkah Gatot tersandung. Hingga November 2015, Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka untuk empat kasus dugaan korupsi.

Tiga kasus yang menjeratnya ditangani oleh KPK, sedangkan satu kasus lainnya ditangani Kejaksaan Agung.

Menurut catatan harian Kompas, terakhir, Gatot ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan empat unsur pimpinan dan satu anggota DPRD periode 2009-2014 terkait dugaan suap penolakan interpelasi, pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gatot sebagai tersangka dugaan suap tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan dugaan suap kepada mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Rio Patrice Capella terkait dengan dugaan pengamanan kasus dana bantuan sosial di kejaksaan.

Kejaksaan Agung juga telah menetapkan Gatot sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial.

Simak berbagai berita terkait Gatot di topik khusus Dugaan Korupsi Gatot Pujo Nugroho