5 Kepala Daerah Paling Menyita Perhatian Selama 2015

KOMPAS.com/NAZAR NURDIN Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Sejak awal tahun 2015, Ganjar sudah menyita perhatian publik karena gugatan PT Indo Perkasa Utama (IPU) yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, terkait sengketa penggunaan lahan dalam Pekan Raya dan Promosi Pembangunan (PRPP).

Dalam kasus ini, kedua pihak akhirnya saling menggugat. Pria yang terpilih sebagai gubernur dalam pemilihan pada tahun 2013 ini menilai, gugatan Yusril salah alamat. Sementara itu, Yusril menilai, Ganjar tidak paham soal pengertian aset negara.

Ganjar kerap melakukan blusukan. Dia bahkan diketahui memiliki kebiasaan unik setiap melakukan peninjauan. Saat berdialog dengan warga setempat, Ganjar pasti menepuk bahu atau punggung warga dengan keras. Dia juga kerap menggelar pertemuan dengan petani ataupun petugas kebersihan sambil lesehan.

Cerita lainnya, setelah pada tahun 2014 Ganjar menyita perhatian publik karena marah-marah kepada petugas timbang, pada Juli 2015, dia kembali marah-marah saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di jembatan timbang Sarang, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Juli 2015.

Ganjar menemukan, semua kamera CCTV di tempat itu tidak berfungsi. Dia pun menuntut jawaban dari petugas setempat. Namun, tidak satu pun petugas yang bisa memberikan penjelasan.

Selain itu, Ganjar juga dikenal melek teknologi. Dia memanfaatkan media sosial Twitter untuk berkomunikasi dengan publik. Dalam suatu pelantikan penjabat sementara kepala daerah, dia meminta para penjabat untuk aktif di media sosial agar bisa cepat menerima komplain dari warga serta menanggapi dan mengetahui informasi terbaru dari daerah masing-masing.

Menurut Ganjar, melalui media sosial, dirinya bisa mendengarkan masukan, kritik, bahkan mendengarkan protes dari masyarakat yang tidak suka dengan kebijakannya dalam memimpin Jawa Tengah.

Dia juga bercita-cita, gadget-nya akan tersambung dengan semua kamera CCTV yang ada di Jawa Tengah sehingga dirinya bisa memantau pelayanan jajarannya kepada masyarakat.

KOMPAS.com/Kurnia Sari Aziza Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam penganugerahan Bung Hatta Anti Corruption Awards, di Graha Niaga, Kamis (5/11/2015).

Nama Yoyok mendadak populer setelah namanya diumumkan sebagai penerima penghargaan bergengsi Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2015 bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada 5 November lalu.

Menurut Sekretariat BHACA, seperti ditayangkan di harian Kompas, 7 November 2015, selama menjabat sebagai Bupati Batang (Jawa Tengah) dari tahun 2012, Yoyok telah melakukan sejumlah terobosan dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan juga meminimalkan praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Tahun 2012, ia membuat surat pernyataan bahwa Bupati Batang tidak meminta proyek atas nama pribadi, keluarga, dan kelompok.
Ia juga membuat pakta integritas pelaksana kegiatan di satuan kerja perangkat daerah.
Yoyok mengadakan festival anggaran selama tiga hari, bekerja sama dengan Transparency International Indonesia.

Yoyok juga membentuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemkot Batang.
Langkah lainnya adalah penghematan, tidak membeli mobil dinas bupati, tidak menggunakan patroli pengawalan, dan pengadaan konsumsi yang sederhana dalam acara pemerintahan.

Tahun pertama jadi Bupati Batang, ada kenaikan pendapatan daerah Rp 14,4 miliar, dan efisiensi belanja pegawai dibanding tahun sebelumnya mencapai Rp 42,4 miliar.

Jumlah lelang elektronik naik dari 87 paket pada 2011 menjadi 240 paket pada 2012.
Yoyok mengaku banyak belajar sistem tata kelola pemerintahan dari Risma. Dia lalu memutuskan untuk belajar mengelola sistem lelang barang dan jasa terlebih dahulu.

Pria yang pernah bertugas di Badan Intelijen Negara (BIN) itu menggandeng sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk membantunya, seperti Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia. Keduanya diajak untuk membantu membangun tata kelola lelang barang dan jasa agar lebih transparan dan minim praktik korupsi.

Yoyok juga menggandeng Ombudsman RI untuk mengajarinya tentang cara memberikan pelayanan yang baik kepada publik.