Kompas.com - 22/06/2015, 20:15 WIB
Ridwan Hisjam Wakil Ketua Komisi X DPR, saat melakukan kunjungan bertemu dengan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Malang, Jawa Timur, Senin (22/6/2015). KOMPAS.com/Yatimul AinunRidwan Hisjam Wakil Ketua Komisi X DPR, saat melakukan kunjungan bertemu dengan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Malang, Jawa Timur, Senin (22/6/2015).
|
EditorFarid Assifa
MALANG, KOMPAS. com - Wakil Ketua Komisi X DPR, Ridwan Hisjam, menilai data untuk penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih amburadul. Pasalnya hingga saat ini, dari total data penerima KIP yakni 17,9 juta siswa, yang masuk ke bank penerima hanya 28 persen.

"Saya heran setelah turun langsung ke lapangan dan berdialog langsung dengan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ternyata, kartu sakti Jokowi tidak sakti. Mengapa? Karena dana itu belum bisa dicairkan. Karena hingga kini data yang masuk ke pihak bank penyalur belum valid," jelas Ridwan Hisjam ditemui seusai menemui para penerima KIP di Ponpes Bahrul Magfiroh, Kota Malang, Jawa Timur, Senin (22/6/2015).

Menurut Ridwan, sejak diluncurkan oleh Presiden Jokowi, hingga kini data penerima KIP belum valid. Terlebih pemerintah menargetkan Juli awal dan Agustus sudah harus bisa cair.

"Anggarannya sudah siap senilai Rp 17 triliun, tapi datanya tidak siap," katanya.

Sebanyak 15 anggota Komisi X DPR RI melakukan kunjungan ke dua wilayah di antaranya Malang dan Aceh.

"Di dua wilayah itu kendalanya sama. Yakni datanya tidak valid dan baru 28 persen yang valid. Itu hasil keterangan dari pihak bank selaku pihak yang akan mencairkan dana itu," katanya.

Pihak bank, katanya, tidak berani mencairkan KIP karena urusan data yang masih amburadul. "Melihat kondisi itu, pihak penerima yakni para siswa miskin mengaku sudah tidak semangat untuk menerima dana KIP itu. Awalnya sangat semangat. Sekarang penerima sudah pasrah cair ya siap terima, tidak cair ya tidak masalah. Itulah yang saya katakan kartu sakti Jokowi tidak sakti," katanya.

Ridwan menilai penyebab data yang amburadul tersebut karena adanya pergantian pegawai di pihak kementerian terkait setelah pergantian presiden.

"Total data yang harus masuk adalah 17,9 juta penerima. Dari data itu yang masuk ke bank penyalur baru 28 persen. Total anggaran yang disiapkan senilai Rp 17 triliun," katanya.

Solusinya, kata Ridwan, pemerintah tak harus menyelesaikan data sesuai yang ditargetkan. "Berapapun data yang masuk harus segera dicairkan. Supaya penerima tidak kecewa. Kita akan panggil kementerian terkait. Mengapa datanya belum valid. Kendalanya ada pada manajemen. Komisi X meminta pencairan harus dipercepat," tegas Ridwan.

Jika pemerintah akan meminta bantuan kepada anggota DPR untuk mencari data, dirinya siap. Hal itu akan lebih mudah. Karena anggota DPR sudah punya tim hingga ke tingkat desa.

"Kita akui nyari data itu tidak mudah. Tapi dewan siap membantu. Kita harus optimistis dan harus berhasil menjalankan program KIP ini. Semua anggota DPR harus turun membantu," harapnya.

Komisi X tambah Ridwan sudah membentuk Panitia kerja (panja) yang akan memantau program KIP tersebut.

"Menteri terkait dalam waktu dekat akan kita panggil. Kendala yang dihadapi lagi saat ini, kartu yang selama ini diberikan kepeda penerima, ternyata tak bisa digunakan mencairkan uangnya. Karena itu hanya kartu formalitas, bukan kartu seperti ATM. Ini lucu lagi. Seharusnya yang diberikan sudah bisa mencairkan uangnya. Supaya mikanismenya tidak ribet," tegasnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Regional
8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

Regional
Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.