Kompas.com - 17/11/2014, 13:47 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto
SEMARANG, KOMPAS.com - Iqbal Wibisono, anggota DPR RI yang batal dilantik pada 1 Oktober 2014 lalu karena tersandung kasus korupsi, mengaku keberatan dan bakal mengajukan nota eksepsi terkait dengan proses hukum yang sedang dijalaninya.

Kuasa hukum Iqbal, Eko Suparno, Senin (17/11/2014), usai sidang perdana, mengaku pada pokoknya, salah satu keberatanmua adalah berkaitan dengan proses penyidikan hingga pelimpahan yang tidak mengungkap pasal yang dilimpahkan.

"Jaksa tidak menjelaskan tuduhan pada klien kami tentang UU apa dan pasal berapa yang disangkakan, termasuk juga dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka," kata Eko.

Sementara itu, sejauh ini Iqbal tidak ditahan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Hakim tidak melakukan perintah penahanan untuk Iqbal, sehingga yang bersangkutan saat ini masih bebas berada di luar tahanan.

Di dalam sidang siang tadi, Iqbal resmi berstatus sebagai terdakwa korupsi. Dakwaan dibacakan Jaksa Anto Widi Nugroho dari Kejaksaan Negeri Wonosobo.  "Tadi tidak ditahan. Kalau soal penahanan itu urusan majelis hakim," ujar Eko.

Memotong dana
Jaksa menduga Iqbal bersama-sama dengan Gatot Sumarlan (terdakwa lain) telah meminta atau memotong dana bantuan program pengembangan dan peningkatan pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 pada empat lembaga penerima bantuan di Kabupaten Wonosobo.

Empat lembaga itu antara lain TPQ Nurul Huda, TPA Al-Barokah, TPA Al-Afiq, dan MTs Ma'arif Bakalan. Empat lembaga itu mendapat kucuran dana masing-masing sebesar Rp 50 juta yang diproyeksikan untuk pembangunan gedung.

"Iqbal Wibisono sebagai penyelenggara negara, yakni sebagai anggota DPRD Jateng periode 2004-2009, pada 11 Juli 2008 menerima hadiah barupa uang sebesar Rp 50 juta yang ditransfer melalui Bank Jateng cabang pembantu Kertek Wonosobo oleh Gatot Sumarlan. Padahal diketahui, uang tersebut berasal dari pemotongan empat lembaga penerima dana bantuan," ujar Jaksa Anto Widi.

Penyunatan uang bantuan bermula ketika terdakwa Gatot mencari sejumlah lembaga yang mau diberi bantuan. Syaratnya, lembaga hendak dibantu membuat proposal pembangunan lengkap dengan rincian keuangannya.

Setelah proposal selesai disusun, proposal dibawa oleh Gatot dan diserahkan kepada Iqbal di ruang fraksi Golkar di DPRD. Melalui dialah, uang bantuan cair. Tapi jasa itu tidak gratis. Iqbal, kata jaksa, meminta imbalan 50 persen dari dana bantuan.

Namun, penerima bantuan keberatan, hingga tercapai sepakat pada angka 40 persen atau Rp 20 juta. Dari empat lembaga, total uang yang disunat berjumlah Rp 80 juta. Baik Gatot maupun Iqbal adalah anggota DPRD Jawa Tengah periode 2004-2009.

"Selain itu, terdakwa Iqbal juga menerima hadiah uang sebesar Rp 10 juta yang diterima secara langsung melalui Gatot di kantor fraksi golkar DPRD Jateng," papar Jaksa.

Atas hal inilah, Iqbal dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Regional
Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.