Kompas.com - 11/03/2014, 12:03 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto
MAKASSAR, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Kejati Sulselbar) diminta mengembalikan hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembangunan Gedung Kejati.

"Kejati Sulselbar harus segera mengembalikan hibah Pemprov Sulsel senilai Rp 1 miliar yang diterimanya sebelum kami lakukan upaya lain," ancam Koordinator Pekerja AntiCorruption Community (ACC), Abdul Muthalib, Selasa (11/3/2014).

Menurut pria yang akrap disapa Thalib ini, tidak sepantasnya Pemprov Sulsel memberikan hibah kepada Kejati Sulselbar. Secara tidak langsung, Kejati telah kehilangan integritas dan independensinya, akibat hibah tersebut.

"Mekanisme hibah memang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/pmk.05/2011. Di mana ada dua jenis yakni hibah tunai dan hibah untuk kegiatan. Lagipula menurut aturan ini, hibah tersebut harus melalui persetujuan Kementerian Keuangan," kata Thalib.

"Saya kurang tahu hibah yang diterima Kejati Sulselbar, tapi jelas pembangunan gedung kantor mewah itu didanai langsung lewat APBN," sambung dia.

Thalib menganggap Kejati terlalu berlebihan menerima hibah tersebut dan berharap BPK melakukan audit atas penggunaan dana hibah tersebut senilai Rp 1 miliar, dan dana pembangunan gedung mewah Kejati Sulselbar senilai Rp 66 miliar.

"Jangan sampai itu bukan hibah, tapi masuk kategori gratifikasi yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara dua lembaga tersebut. Bisa jadi Kejati kehilangan independensinya," tuturnya.

Terkait penerimaan hibah, lanjut Thalib, Kejati banyak melabrak aturan seperti PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada prinsipnya, belanja keuangan harus hemat, efektif, azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan untuk masyarakat.

"Selain itu, Kejati juga melabrak Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah," paparnya.

Wakil Direktur Lembagai Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Zulkifli menambahkan, secara etika Kejati semestinya tidak mau menerima hibah tersebut. "Karena dikhawatirkan dan patut diduga Kejati tidak akan independen dalam menangani kasus korupsi di Pemprov Sulsel," tambahnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Regional
Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Regional
Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Regional
Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Regional
Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Regional
Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Regional
Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Regional
Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Regional
Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Regional
Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Regional
Pemkot Tangsel Sampaikan LPPD 2020, Berikut Beberapa Poinnya

Pemkot Tangsel Sampaikan LPPD 2020, Berikut Beberapa Poinnya

Regional
Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Regional
Diluncurkan, Program SMK Membangun Desa di Jabar Gandeng 27 Desa

Diluncurkan, Program SMK Membangun Desa di Jabar Gandeng 27 Desa

Regional
Ganjar Ingatkan Para Guru Berikan Contoh Disiplin Terapkan Prokes

Ganjar Ingatkan Para Guru Berikan Contoh Disiplin Terapkan Prokes

Regional
Pembunuh Berantai di Kulon Progo Ternyata Residivis Kasus Pencurian

Pembunuh Berantai di Kulon Progo Ternyata Residivis Kasus Pencurian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X