Ombudsman: Tanggal Kematian Dimas Jadi Hari Pelayanan Kesehatan

Kompas.com - 12/02/2014, 19:41 WIB
Dimas Bekti Pratama (9) anak pasangan suami istri Kaswadi (32) dan Praptini (33) warga Kaligawe, kelurahan Susukan, Ungaran Timur menderita tumor diperutnya. 
kompas.com/ syahrul munirDimas Bekti Pratama (9) anak pasangan suami istri Kaswadi (32) dan Praptini (33) warga Kaligawe, kelurahan Susukan, Ungaran Timur menderita tumor diperutnya.
|
EditorFarid Assifa

UNGARAN, KOMPAS.com - Komisi Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah (Jateng) mengusulkan hari meninggalnya Dimas Bekti Pratama (9) --penderita tumor William yang terlantar-- sebagai Hari Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jateng Achmad Zaid saat dihubungi mengungkapkan, usulan itu akan dibawanya ke forum Ombudsman RI yang akan dihadiri 33 perwakilan pada tanggal 23-26 Februari nanti di Yogyakarta.

"Kasus Dimas ini diharapkan menjadi pengingat bahwa permasalahan kesehatan dan pelayanannya menjadi tanggung jawab negara," tutur Zaid.

Terabaikannya Dimas, kata Zaid, semestinya tidak boleh terjadi mengingat hal itu merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-undang. Terlepas dari takdir Tuhan, anak pasangan Kaswadi-Praptini ini seharusnya bisa ditangani secara maksimal hingga sembuh. Lebih-lebih, jelasnya, Dimas sempat dibawa ke RSUP Kariadi pada April 2013 lalu, namun pulang lantaran kuota Jamkesmasda-nya sudah habis.

"Jamkesda habis itu kan bisa diuruskan oleh pemerintah daerahnya. Bupati dengan wewenangnya tentu bisa mengupayakan lagi pengobatannya. Jangan malah keluarganya yang kerepotan mengurus Jamkesmas sampai ke Jakarta," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Zaid sekaligus membenarkan pihaknya yang menjemput Dimas di RSUD Ungaran agar dibawa ke RSUP Kariadi Semarang. Saat didampingi, Dimas mendapatkan penanganan yang sangat baik.

"Saat kami dampingi, langsung ditangani dengan baik. Bahkan ada tindakan operasi juga. Apa ya harus didampingi oleh Ombudsman agar masyarakat miskin bisa mendapat pelayanan dengan baik," kritiknya.

Realitas ini, menurut Zaid, sangat menyedihkan dan semakin membuka mata publik akan rendahnya semangat pelayanan yang dimiliki para birokrat dan tenaga medis saat ini.

"Roh pelayanan tidak ada sama sekali. Nama dan jabatan hanya sekader papan nama yang tertempel di bagian dada," ungkapnya.

Kasus Dimas, kata Zaid, mengindikasikan program BPJS kesehatan belum tersosialisasikan secara baik hingga tenaga medis di daerah. "Masih banyak kasus pasien Jamkesmas ditolak dengan alasan sudah ada peralihan jadi BPJS. Ini seharusnya tidak boleh terjadi, karena peserta Jamkesmas otomatis jadi peserta BPJS. Yang jelas, masyarakat tetap harus mendapat pelayanan kesehatan, apalagi bagi warga tak mampu," tegasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Rekomendasikan Pilkada Boven Digoel Ditunda, Faktor Keamanan dan Logistik Belum Siap

Bawaslu Rekomendasikan Pilkada Boven Digoel Ditunda, Faktor Keamanan dan Logistik Belum Siap

Regional
36 Pelajar SMP di Surabaya Positif Covid-19

36 Pelajar SMP di Surabaya Positif Covid-19

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 2 Desember 2020

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 2 Desember 2020

Regional
Rizieq Minta Maaf soal Acara di Bogor, Bagaimana dengan Kasus Hukumnya?

Rizieq Minta Maaf soal Acara di Bogor, Bagaimana dengan Kasus Hukumnya?

Regional
Bupati Pati Larang Kerumunan Saat Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021

Bupati Pati Larang Kerumunan Saat Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021

Regional
Buru Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora, Kapolda Sulteng Berkantor di Poso

Buru Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora, Kapolda Sulteng Berkantor di Poso

Regional
Polisi Tembak Mati Kurir Sabu 30 Kg yang Punya 7 Identitas

Polisi Tembak Mati Kurir Sabu 30 Kg yang Punya 7 Identitas

Regional
Gudang Sekolah di Samarinda Jadi Pabrik Narkoba, Bahan Bakunya dari Jakarta

Gudang Sekolah di Samarinda Jadi Pabrik Narkoba, Bahan Bakunya dari Jakarta

Regional
Ibu Mahfud MD Batal Diungsikan Setelah Ada Jaminan Keamanan

Ibu Mahfud MD Batal Diungsikan Setelah Ada Jaminan Keamanan

Regional
Meski Tak Diwajibkan, Bawaslu Bali Berharap Saksi Paslon di Pilkada Jalani Rapid Test

Meski Tak Diwajibkan, Bawaslu Bali Berharap Saksi Paslon di Pilkada Jalani Rapid Test

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 2 Desember 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 2 Desember 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 2 Desember 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 2 Desember 2020

Regional
Bisa Tampung Ribuan Pasien Covid-19, Asrama Haji di Solo Diusulkan Jadi Tempat Isolasi

Bisa Tampung Ribuan Pasien Covid-19, Asrama Haji di Solo Diusulkan Jadi Tempat Isolasi

Regional
Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Maut di Sumedang Jadi Tersangka

Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Maut di Sumedang Jadi Tersangka

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 2 Desember 2020

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 2 Desember 2020

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X