Kompas.com - 31/01/2014, 22:50 WIB
|
EditorFarid Assifa
SAMARINDA, KOMPAS.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan perwakilan Samarinda, menegaskan seluruh perusahaan yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan wajib mengikutsertakan para pekerjanya menjadi peserta BPJS.

Kepala BPJS perwakilan Samarinda, Kusumo mengatakan, pemerintah sangat memerhatikan tenaga kerjanya. Termasuk mewajibkan perusahaan agar memperhatikan keselamatan kerja karyawannya. Maka, semua tenaga kerja wajib ikut serta dalam BPJS ketenagakerjaan. Hal itu sudah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

“Pemerintah mewajibkan seluruh pemberi kerja untuk mengikutsertakan karyawannya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Jika tidak, maka siap-siap saja mendapat sanksi,” tegasnya (31/1/2014).

Dijelaskan Kusomo, Undang-undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengatakan, semua tenaga kerja baik formal maupun informal atau yang tidak terafiliasi dengan lembaga swasta atau lembaga negara, harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jika melanggar, maka akan mendapat sanksi tegas dari pemerintah.

“Setiap yang diatur pemerintah dan UU, pasti ada hak dan kewajiban. Terkait kewajiban, jelas ada sanksi jika ada kewajiban yang tidak dilunasi. Berarti jika masih ada perusahaan yang bandel, berulang kali sudah dikirimi surat dan dibina tapi tetap ngeyel, harus segera diberi sanksi tegas,” jelasnya.

Dilanjutkannya, adapun sanksi yang diberikan cukup banyak. Sanksi diawali dengan teguran tertulis. Kemudian denda iuran dan sanksi administrasi. Untuk sanksi administrasi ini cukup berat. Izin usaha yang bersangkutan dapat dicabut, dilarang mengikuti lelang, hingga tidak diperkenankan masuk ke penyediaan jasa.

“Perusahaan yang dikenakan sanksi administrasi, pasti tidak akan mendapat pelayanan publik seperti izin usahanya yang tidak diperpanjang oleh badan perizinan atau bahkan bisa berujung pada pencabutaan izin usaha. Sedangkan pekerjanya sendiri, tidak bisa urus IMB, sertifikat tanah, bikin SIM dan lain sebagainya,” katanya.

Sampai saat ini, data yang masuk di kantor BPJS Samarinda, baru ada sekitar 60 persen perusahaan yang mendaftarkan para pekerjanya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Sebanyak 60 persen perusahaan tersebut terbagi di beberapa daerah, yakni Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar).

“Yang belum mendaftar sekitar 40 persen dari total perusahaan yang terdata di Dinas Tenaga Kerja. Ya, secepatnya akan kami telusuri, dan kami surati terkait kewajiban mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS,” ujarnya.

Padahal, pihaknya sudah berulang kali menyosialisasikan tentang peraturan tersebut. Mulai dari pendataan perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya ke program BPJS, dan topik lain yang masih berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sampai harus menggerakkan semua karyawan untuk turun ke jalan menyisir perusahaan-perusahaan dan memberikan surat imbauan.

“Ada perusahaan yang memang tidak mendaftarkan karyawannya, karena termasuk perusahaan kecil dan belum memberikan gaji sesuai UMK. Tapi pembantu rumah tangga dan pekerja industri rumahan wajib ikut serta BPJS. Karena termasuk dalam pekerja, maka wajib ikut serta dan pekerja di Indonesia harus dilindungi hak-haknya,” tutupnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Regional
Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Regional
Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Regional
Ingin Warga'Survive' di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Ingin Warga"Survive" di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Regional
6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

Regional
Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Regional
Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: 'Cash Ojo Nyicil'

Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: "Cash Ojo Nyicil"

Regional
Dapat Bantuan 'Bedah Rumah' dari Korem 074/WRT Surakarta, Agus Tak Kuasa Bendung Haru

Dapat Bantuan "Bedah Rumah" dari Korem 074/WRT Surakarta, Agus Tak Kuasa Bendung Haru

Regional
Copot Kadis Kesehatan, Wali Kota Bobby Targetkan Medan Terbebas dari Covid-19

Copot Kadis Kesehatan, Wali Kota Bobby Targetkan Medan Terbebas dari Covid-19

Regional
Optimis Pada Energi Terbarukan, Ridwan Kamil Ajak Anak Muda Tangkap Peluang

Optimis Pada Energi Terbarukan, Ridwan Kamil Ajak Anak Muda Tangkap Peluang

Regional
MDTA Direnovasi Dompet Dhuafa, Murid dan Kepala Yayasan Menangis Haru

MDTA Direnovasi Dompet Dhuafa, Murid dan Kepala Yayasan Menangis Haru

Regional
Dompet Dhuafa Bagikan 2.000 Paket Zakat Fitrah di Pati

Dompet Dhuafa Bagikan 2.000 Paket Zakat Fitrah di Pati

Regional
Cegah Penularan Covid-19, Pemprov Jabar Perpanjang Kerja Sama Penyediaan Hotel untuk Nakes

Cegah Penularan Covid-19, Pemprov Jabar Perpanjang Kerja Sama Penyediaan Hotel untuk Nakes

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X