Dana BLSM di Desa Ini "Disunat" Rp 20.000

Namun, Kades Panglegur Mistai menegaskan bahwa permintaan sumbangan itu berdasarkan kesepakatan dengan warga. Mereka mengumpulkannya kepada Mistai sehari sebelum pencairan BLSM. Alasannya, belum ada dana bantuan dari pemerintah untuk membangun desa.

Meskipun demikian, dia mengakui permintaan sumbangan itu hanya berlaku pada penerima BSLM, yang berjumlah 522 orang. Sementara itu, warga yang tidak menerima BLSM tidak dikenai sumbangan.

Kades Panglegur, Mistai, mengatakan uang itu merupakan sumbangan untuk membangun kantor desa, membeli peralatan kantor desa seperti meja dan kursi, serta penyambungan aliran listrik.

“Karena jembatan menuju balai desa sudah rusak dan tidak ada penerangan listrik serta kursi beserta mejanya (rusak), maka saya mintakan sumbangan kepada mereka,” kata Mistai saat ditemui di rumahnya, Kamis (4/7/2013).

Dikatakan Mistai, warga yang tidak menerima BLSM juga akan dimintai sumbangan. Sejalan dengan itu, desa juga akan mengajukan proposal kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk pembangunan balai desa.

“Kalau sudah ada bantuan dari Pemkab Pamekasan, tidak perlu masyarakat dimintai sumbangan lagi. Cukup yang penerima BLSM saja,” terangnya.

Sementara itu, Juhaini, Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan mengatakan, permintaan sumbangan dengan memanfaatkan pencairan BLSM untuk pembangunan kantor desa sangat tidak masuk akal. Apalagi, kantor desa Panglegur sudah dibangun oleh Pemkab Pamekasan.

Tidak hanya itu, permintaan sumbangan itu tidak selayaknya dilakukan kepada warga miskin. Sebab, BLSM itu program pemerintah untuk warga miskin, bukan untuk disumbangkan demi pembangunan fasilitas pemerintah.

“Sangat tidak masuk akal alasan Kades Panglegur itu. Apalagi yang dimintai sumbangan hanya penerima BLSM saja. Orang miskin jangan dibebani untuk membangun negeri ini,” terangnya.

MN, salah satu warga yang enggan disebutkan identitasnya mengaku tertekan atas sumbangan yang diminta kepala desanya. Apalagi ada "kasak-kusuk" bahwa yang tidak menyumbang, BLSM-nya akan dialihkan kepada orang lain.

Seperti diberitakan, ratusan warga Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Jawa Timur, penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) mengeluhkan adanya pungutan sebesar Rp 20.000 per orang.