Pj Bupati Konawe: Kecamatan Routa Akan Menjadi Wilayah Hilirisasi Industri Pertambangan

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Bupati Konawe Harmin Ramba mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe saat ini sedang sibuk membangun Kecamatan Routa yang merupakan wilayah terluar di Konawe.

"Ada beberapa poin penting yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Routa yang akan menjadi wilayah hilirisasi industri pertambangan baru di Sulawesi Tenggara (Sultra) lewat Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP)," sebut Harmin melalui keterangan persnya, Selasa (30/1/2024).

Hal tersebut disampaikan Harmin saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Lintas Sektor yang digelar oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Hotel Sheraton Grand Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, saat ini Kecamatan Routa masih memerlukan sejumlah pembangunan infrastruktur karena statusnya yang terisolasi.

"Pertumbuhan ekonomi Konawe, meliputi investasi sebesar Rp 78 triliun berpotensi menyerap tenaga kerja hingga 20.000 jiwa, memunculkan proyek strategis nasional IKIP atau hilirisasi industri baterai, serta menyimpan cadangan nikel sebesar 1,5 juta wet metric ton," sebutnya.

Sekarang ini, sambung dia, sudah ada delapan perusahaan yang mengantongi IUP, salah satunya PT SCM dengan lahan seluas 21.000 hektar. Kemudian, ada juga potensi pengembangan sawit serta lahan pertanian perkebunan berkelanjutan.

RDTR wilayah pertambangan disusun untuk mewujudkan Routa sebagai pusat pertumbuhan baru lewat pembangunan infrastruktur, pengembangan perumahan, pertanian, dan industri hilir strategis, serta pariwisata berkelanjutan.

"Dalam perjalanannya, ada sejumlah isu yang dinilai penting, di antaranya ketersediaan sumber air baku, titik tempat minum satwa endemik, pengelolaan sampah, serta keresahan masyarakat soal hak guna usaha (HGU) di lahan-lahan mereka," tuturnya.

Kemudian, dia melanjutkan, masyarakat menemui sejumlah masalah lain, seperti keterisolasian atau akses yang terbatas, permukiman serta sarana dan prasarana umum dalam HGU perkebunan sawit, akses akan HAT, kondisi jaringan infrastruktur daerah seperti jalan, energi, listrik, telekomunikasi, air minum, limbah persampahan, serta drainase mitigasi bencana.

"Ada pula masalah soal sarana pendidikan dan kesehatan, bangunan ilegal di wilayah sekitar Sungai Wataraki, kondisi sarana umum, ruang terbuka hijau, serta perdagangan dan jasa," sambungnya.

Ia melanjutkan, akan ada sejumlah manfaat ketika IKIP beroperasi, antara lain pemenuhan penyediaan tenaga kerja lokal dan regional, pemenuhan rantai pasok sub sektor pangan seperti daging ke IKIP, serta pengembangan peternak sapi dan unggas.

"Manfaat lainnya adalah pemenuhan bahan konstruksi lokal, pembangkitan sektor industri dan pertambangan, penyediaan hunian dan sarana perumahan/permukiman yang sehat, asri dan terjangkau," sebut dia.

Meski demikian, Harmin menilai, ada sejumlah tantangan yang menanti, salah satunya ketidakpastian ekonomi global dan nasional mengenai rantai pasok nikel di sejumlah kawasan industri, seperti IMPI, VDNI, dan OSS.

"Ada juga tantangan laju pertumbuhan ekonomi regional dan nasional terkait sektor penopang Konawe, perdagangan luar negeri, pendanaan sektor pertambangan, revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, serta integrasi pengurangan risiko bencana dalam perwujudan struktur ruang," lanjutnya.

Oleh karena itu, Harmin memastikan bahwa Pemkab Konawe akan membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak guna mendukung inisiatif pengembangan Kecamatan Routa.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti swasta dan lembaga pemerintah lain, untuk menciptakan investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Routa," sebutnya.

Lebih lanjut, Harmin berharap implementasi RDTR Kecamatan Routa dapat tumbuh dan berkembang, sehingga bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain.