Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemkab HST Terima Insentif Rp 5,7 Miliar

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah (HST) menerima Kinerja Insentif Fiskal kategori Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada 2023 sebesar Rp 5,7 miliar.

Penghargaan itu diberikan atas upaya dan kinerja Bupati HST dalam menghapuskan kemiskinan ekstrem di Kabupaten HST.

Bupati HST H Aulia Oktafiandi bersyukur karena Kabupaten HST menerima penghargaaN tersebut.

“Penghargaan diberikan atas usaha Pemkab HST dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem yang ada di Kabupaten HST,” kata Aulia melalui keterangan persnya, Kamis (9/11/2023).

Aulia berharap, insentif tersebut bisa bermanfaat bagi Kabupaten HST, sehingga bisa membantu penurunan kemiskinan ekstrem di daerah.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengingatkan kembali terkait perkembangan pencapaian target penurunan kemiskinan nasional.

Sebab, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, tingkat kemiskinan nasional per Maret 2023 baru mencapai 9,36 persen, sedangkan target Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah 6,5 hingga 7,5 persen. 

Oleh karenanya, perlu pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda).

Ma’ruf mengatakan, pengentasan penduduk miskin di wilayah perdesaan cenderung tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan. 

“Artinya, perlu perhatian pada intervensi di wilayah perdesaan, antara lain melalui optimalisasi implementasi dana desa untuk mempercepat penurunan kemiskinan di perdesaan,” katanya.

Terkait hal tersebut, Ma’ruf meminta pemda untuk melakukan refocusing anggaran pada 2024 agar lebih berpihak pada wilayah perdesaan. 

“Prioritaskan desa dengan jumlah rumah tangga dalam kategori desil 1 dan 2, serta afirmasi di kantong kemiskinan dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujarnya dalam siaran pers.

Pada acara tersebut, Ma’ruf juga mengapresiasi seluruh kepala daerah yang telah bekerja dengan baik sehingga mendapatkan insentif fiskal.

“Kiranya insentif fiskal ini dapat mendorong kinerja lebih baik lagi, serta menjangkau kelompok keluarga miskin lebih banyak melalui berbagai program di daerah,” tuturnya.