Herman Deru Sebut Strategi Khusus Dibutuhkan untuk Tekan Angka Stunting di Sumsel

KOMPAS.com – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengatakan, butuh upaya dan strategi khusus untuk menekan angka stunting di wilayahnya.

Selain meningkatkan kolaborasi antar pihak, kata dia, pengelolaan anggaran dan upaya lainnya pun harus terus fokus dilakukan.

"Turunnya angka stunting di Sumsel ini tidak hanya karena kerja satu orang saja, tapi semua jajaran bergerak bersama sehingga stunting di Sumsel turun cukup besar," kata Herman Deru dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (4/7/2023).

Dengan upaya seluruh pihak, lanjut dia, penurunan angka stunting di Sumsel mendapatkan hasil yang cukup maksimal.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika hadir dalam Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) "Evaluasi Capaian Semester I Tahun 2023 dan Praktik Baik Percepatan Penurunan Stunting Daerah" yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia (RI) di Ballroom Hotel Wyndham Palembang, Selasa (3/7/2023).

Seperti diketahui, angka stunting di Sumsel saat ini sebesar 18,6 persen atau turun sebanyak 6,2 persen. Padahal, angka stunting di Sumsel pada 2021 mencapai 24,8 persen.

Melihat tingginya angka tersebut, Herman dan pemerintah kabupaten (pemkab) maupun pemerintah kota (pemkot) di Sumsel langsung bergerak untuk melakukan sejumlah langkah percepatan penurunan stunting.

Terlebih, pemerintah pusat menargetkan angka stunting secara nasional harus mencapai 14 persen pada 2024 mendatang.

"Pada 2021, saya sangat malu karena tingginya angka stunting di Sumsel ini. (Oleh) karena itu kita langsung lakukan percepatan untuk menurunkan angka stunting ini," tutur Herman.

Dia menjelaskan, upaya awal yang dilakukan pihaknya adalah mengumpulkan data terkait angka stunting tersebut.

Dari hasil data tersebut, kata Herman, dapat dijadikan acuan untuk menentukan solusi dalam mengatasi stunting.

"Dari data yang kami kumpulkan itu, kami temukan solusi untuk mengatasi angka stunting ini," ujarnya.

Salah satu solusi tersebut Herman lakukan dengan mengaktivasi kembali pos pelayanan terpadu (posyandu) di Sumsel.

Menurutnya, posyandu dapat dijadikan sebagai langkah pencegahan stunting sejak dini.

"Terkadang kita hanya bicara hilirnya saja soal stunting ini. Padahal jauh dari itu kita bisa lakukan pencegahan melalui posyandu ini. Artinya, posyandu ini garda terdepan dalam melakukan pencegahan stunting sejak dini," jelasnya.

Tak hanya posyandu, lanjut Herman, anggaran harus dimanfaatkan dengan baik dan tepat guna mendorong penurunan angka stunting.

Di sisi lain, ia mengaku bangga atas penunjukkan Sumsel sebagai tuan rumah Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang akan digelar di Kabupaten Banyuasin pada 6 Juli 2023.

"Sumsel ini dipandang sebagai daerah terbaik yang turunkan angka stunting. Tentu kita sangat berbangga dan akan terus berupaya untuk melakukan pencegahan stunting ini," imbuh Herman.

Apresiasi dari BKKBN RI

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BKKBN RI Tavif Agus Rayanto mengapresiasi kinerja Sumsel dan sejumlah daerah lainnya yang telah fokus melakukan percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing.

"Kami mengapresiasi Sumsel atas penurunan angka stunting yang signifikan. Semoga ini dapat menjadi contoh daerah lain yang (masih memiliki) angka stunting tinggi," ucapnya.

Seperti diketahui, pemerintah pusat menargetkan angka stunting pada 2024 turun menjadi 14 persen.

Persentase angka stunting nasional saat ini sebesar 21,6 persen dari yang sebelumnya mencapai 36,8 persen.

"Target kita pada 2024 adalah 14 persen. Jadi kita harus menurunkan setidaknya 3 persen setiap bulannya sehingga target ini tercapai, apalagi saat ini masih semester pertama," kata Tavif.

Menurutnya, peran TPPS sangat dibutuhkan dalam upaya penurunan angka stunting.

Oleh karena itu, sebut Tavif, kegiatan temu kerja digelar sebagai langkah evaluasi dan menyamakan persepsi dalam menurunkan stunting.

"TPPS merupakan organ penting dalam menurunkan angka stunting sampai tingkat desa," tuturnya.

Tavif menjelaskan bahwa BKKBN sejak lama telah membuat lima pilar dalam menurunkan stunting.

Lima pilar tersebut berisikan indikator upaya yang harus dilakukan, di antaranya visi kepemimpinan, upaya kepala daerah dalam menurunkan stunting, serta peningkatan kapasitas kepala daerah dalam menekan angka stunting.

"Pilar-pilar ini merupakan komitmen kita bersama yang harus diwujudkan. Masing-masing pilar itu memiliki fokus seperti memasifkan kampanye dan lainnya," ujar Tavif.

Tak hanya itu, lanjut dia, TPPS juga harus memanfaatkan Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil).

"Elsimil ini berisikan data penting untuk melakukan pencegahan (stunting) mulai dari hulu. Di sini kita bisa melihat situasi dan kondisi calon pengantin (catin) sehingga bisa segera dilakukan pencegahan," ucap Tavif.

Sebagai informasi, dalam agenda temu kerja tersebut juga hadir Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta sejumlah gubernur, wakil gubernur (wagub) di Indonesia.