Gubernur NTT Minta Program KB Fokus pada Keluarga Miskin

Menurut Viktor, BKKBN dan stakeholders terkait, harus konsentrasi pada pengendalian pertumbuhan penduduk, khususnya pada kelompok yang terkategori miskin.

Kontrasepsi, kata dia, harus serius diarahkan pada kelompok ini. Itu karena, saat ini, cara pengendalian populasi penduduk sudah berbeda.

Hal itu dikatakan Viktor saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT bersama jajarannya di ruang kerja Gubernur, Senin (13/2/2023).

"Dunia lagi menuju pada semangat untuk tidak punya anak. Di China sekarang dengan kebijakan onechild policy (kebijakan satu anak) yang ketat, banyak Sekolah TK dan SD yang tutup karena angka kelahiran rendah ," kata Viktor dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (14/2/2023).

Viktor mengatakan, pemerintah saat ini tidak boleh lagi menerapkan model konsep KB seperti seperti pada masa lalu.

Program dan cara kerjanya tidak boleh lagi bussiness as usual (kerja menurut kebiasaan) tapi harus lebih terfokus dan terukur.

"BKKBN fokusnya pada kelompok miskin. Sementara kelompok yang mampu mandiri, kita tidak boleh memaksa mereka untuk tidak punya anak, malahan kita hendaknya dorong mereka untuk memiliki anak," ujar Viktor. 

Menurut Viktor, generasi mendatang harus disiapkan secara berkualitas. Hal ini juga penting untuk mencegah peningkatan angka stunting.

Untuk itu, Viktor meminta kepada BKKBN untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan data keluarga miskin.

"Saya minta BKKBN untuk duduk bersama BPS. Kita data keluarga miskin itu, anaknya jumlah berapa. Dengan data yang pasti ini, kita bisa dorong untuk lakukan intervensi sehingga anak-anak mereka bisa mandiri nantinya," imbuhnya.

Menurutnya, saat yang harus dilakukan yakni mencari cara yang relevan untuk memotong rantai kemiskinan.

Sementara itu, Kepala BKKBN NTT Marianus Mau Kuru, menyampaikan berbagai laporan capaian program Bangga Kencana Tahun 2022 di NTT.

Bangga Kencana, kata dia, merupakan akronim dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Dia menjelaskan, pasangan usia subur di NTT 640.763 orang dengan prevalensi Peserta KB aktif moderen sebesar 318.336 atau 49,7 persen.

Sedangkan peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang sebesar 47,6 persen, tertinggi di Indonesia.

Laju pertumbuhan penduduk adalah 1,25 persen sama dengan laju pertumbuhan penduduk nasional.

"Kami mohon dukungan bapak Gubernur agar Program Bangga Kencana dapat didukung oleh Kabupaten dan Kota se-NTT terutama melalui dukungan anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai," kata Marianus.