Kumpulkan Lurah hingga Camat, Wali Kota Surabaya Minta Pelayanan Publik Disempurnakan

Pengarahan ini dikhususkan kepada lurah, camat, kepala puskesmas, dan rumah sakit, bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.

Pada kesempatan itu, Eri bersyukur karena Kota Surabaya sudah masuk PPKM level 1. Itu artinya, gotong royong dari semua pihak sudah berjalan dengan baik.

Namun, ke depannya ekonomi kerakyatan harus terus digerakkan. Apalagi, ekonomi kerakyatan yang selama ini dilakukan Pemkot Surabaya, sudah diperkuat dengan peraturan dari pemerintah pusat, bahwa 40 persen APBD harus dikerjakan oleh UMKM.

"Jadi, kita harus melakukan perubahan anggaran supaya 40 persen dari APBD itu bisa dilakukan oleh UMKM. Teman-teman Pemkot juga saya minta untuk mempelajari soal LPJ-nya, supaya bisa melakukan itu," kata Eri saat pengarahan, Kamis.

Menurutnya, gerakan ekonomi kerakyatan ini harus bisa dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Oleh karena itu, ia pun meminta jajarannya mengecek dan memperbaiki kembali data MBR Surabaya. Bahkan, ia juga meminta dibuatkan SOP tentang pengecekan dan pendataan MBR itu.

"Kalau data MBR sudah clear, lalu bisa dipetakan dan dipecah-pecah untuk diberikan intervensi," katanya.

Intervensi itu bisa bermacam-macam, mulai dari memberikan pekerjaan membuat paving, memanfaatkan tambak dan aset pemkot lainnya.

Jika kepala keluarga dari masyarakat berpenghasilan rendah itu telah memiliki pekerjaan, tidak perlu disuruh keluar untuk mengikuti pekerjaan yang disediakan Pemkot Surabaya. Pemkot bisa memberikan pekerjaan itu kepada istri atau anaknya.

"Ini yang harus dilakukan," ujar dia.

Pelayanan publik harus disempurnakan

Di samping itu, Eri juga menyampaikan, ketika Surabaya sudah level 1, maka pelayanan publik harus terus disempurnakan. Sebab, pelayanan publik saat ini masih jauh di bawah yang dia inginkan.

Menurutnya, dalam melakukan pelayanan publik, baik di kelurahan, kecamatan, puskesmas dan rumah sakit, yang ditugaskan di bagian pelayanan harus orang-orang pilihan dan tidak boleh gonta-ganti orang.

Para pelayan publik juga dilarang memegang ponsel atau bercanda dengan rekan saat melayani warga. Hal itu dinilai tidak menghargai orang lain.

"Jadi, yang ditugaskan di depan, di bagian pelayanan itu harus enak dipandang, harus murah senyum sehingga kalau ada yang marah-marah bisa mendinginkan, dan yang paling penting harus bisa pandai berkomunikasi, sehingga ketika memberikan jawaban bisa tenang," kata dia.

Eri juga meminta orang-orang yang ditugaskan di bagian pelayanan itu dibuatkan SK khusus, karena mereka akan dipantau langsung. Para staf di garda terdepan pelayanan publik itu akan mendapat pelatihan cara berkomunikasi hingga menjawab persoalan warga.

Bagi Eri, cara berkomunikasi itu sangat penting. Ia mencontohkan melalui komunikasi bisa menyelesaikan persoalan Pasar Turi dan persoalan lainnya.

"Artinya apa? Ini sebenarnya soal komunikasi. Makanya, saya minta tolong ke depannya dalam melakukan pelayanan publik, apa pun itu harus gunakan hati nurani dan lakukan dengan cara santun, insya Allah akan lebih baik, sehingga pelayanan publik kita bisa lebih cepat dan nyaman," kata dia.

Selain itu, Eri juga meminta jajarannya untuk menjawab dan memberikan solusi yang pasti ketika ada keluhan warga di aplikasi wargaKu. Ia meminta staf tidak hanya sekadar menjawab.

"Jadi, ketika menjawab itu harus diberi solusi yang pasti, misalnya akan kita koordinasikan di tanggal ini dan akan dijawab tanggal ini," ujar dia.

Pernah dimarahi staf puskesmas

Eri menegaskan, arahan yang disampaikan itu berdasarkan pengalamannya ketika berkeliling puskesmas dan kelurahan, tepat sebelum ayah mertuanya meninggal.

Saat itu, Eri sempat dimarahi oleh staf kelurahan dan staf puskesmas. Bahkan, ia juga menemui ada staf yang bertugas di pelayanan bermain ponsel dan bercanda dengan rekannya.

"Silahkan cek di CCTV puskesmas atau kelurahan, saya pakai kaos dan pakai topi, saya keliling. Jadi, tolong ke depannya jangan ada lagi yang seperti ini," tegas dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya M Fikser mengatakan, apabila warga Kota Surabaya memiliki keluhan terkait pelayanan publik, silakan memanfaatkan aplikasi WargaKu.

"Monggo manfaatkan aplikasi wargaKu untuk menyampaikan semua keluhan Anda," tutur dia.