Wagub Sumut Marahi Pimpinan OPD di Depan Edy Rahmayadi, Ini Sebabnya

Ijeck merasa kesal karena seolah-olah tidak dihargai oleh para pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut.

Kekesalan itu disampaikan Ijeck saat rapat evaluasi kinerja OPD dengan Gubernur Sumut pada Senin (1/11/2021).

Ijeck menilai, sebagian besar OPD di lingkungan Pemprov Sumut justru bekerja sendiri-sendiri, tanpa koordinasi yang jelas.

Menurut Ijeck, akibatnya program pembangunan tidak sesuai harapan.

"Ada beberapa, Pak Gubernur. Kalau lah seperti ini terus kita, kan semakin mubazir waktu, sudah tiga tahun. Pembangunan memang sudah ada progres. Perubahan Sumut dari yang lalu sudah ada perubahan. Tapi belum signifikan sesuai harapan kita," kata Ijeck.

Dia meminta Edy Rahmayadi untuk mengevaluasi kinerja para pimpinan OPD.

Apalagi, sebagian besar dari mereka menempati posisi pimpinan melalui proses seleksi yang kemudian dipilih oleh Edy.

"Semuanya ini berpulang kembali kepada personelnya. Orang-orang yang ditempatkan, pimpinan OPD dan kepala biro di jajaran Pemprov Sumut juga hasil seleksi dan pilihan gubernur saat ini, yaitu Pak Edy. Menurut saya, Pak (Gubenur), berulang kali ini saya sampaikan, harus ada tindakan tegas berdasarkan penilaian kinerja. Tidak berdasarkan hubungan emosional," kata Ijeck.

Ijeck juga menegur para pejabat yang dinilai hanya mencari muka di hadapan Gubernur.

Dia kesal gara-gara ada pejabat yang lebih fokus cari muka daripada bekerja.

"Banyak yang masih bukan memprioritaskan bekerja, tapi prioritas mencari muka pimpinan," kata Ijeck.

Tak cuma itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut, Mulyadi Simatupang, juga disemprot Ijeck karena tidak hadir dalam rapat itu.

Ijeck bahkan tampak kesal karena seakan tidak ada teguran kepada Mulyadi.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Bahruddin Siregar, juga ditegur Ijeck.

Alasannya, karena Bahruddin tidak bersedia mendampinginya saat menerima kunjungan utusan Kedubes Belanda, pada pekan kemarin.

Bahkan, beberapa kali hanya pejabat setingkat kepala bidang (kabid) yang mendampingi Ijeck apabila ada pertemuan dengan tamu penting, saat Gubernur berhalangan hadir.

"Tidak apa-apa bagi saya, tapi saya hadir mewakili Gubernur. Ini harus dievaluasi, Pak," kata Ijeck.

Ijeck mengaku masih mendengar ada yang meminta bayaran untuk jabatan di Pemprov Sumut.

Dia menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi.

Saat dikonfirmasi, Ijeck mengatakan bahwa dia menyampaikan luapan kekesalan tersebut agar ada perubahan signifikan di jajaran Pemprov Sumut.

"Apa-apa yang saya sampaikan itu, bahwa perlu juga kita evaluasi internal. Kita tidak mau pembangunan ini terhambat karena ketidakmampuan pimpinan OPD," kata Ijeck saat dijumpai di Kantor Gubernur, Kamis (4/11/2021).

Ijeck mengatakan, berbagai hal yang dia sampaikan itu agar para pimpinan OPD tidak sibuk bekerja sendiri, apalagi sampai cari muka dengan pimpinan.

Wagub Sumut itu juga menegaskan, penempatan pejabat eselon II hingga IV di lingkungan Pemprov Sumut tidak pernah bersifat transaksional.

"Karena kita masih mendengar di lapangan ada orang-orang di luar OPD menyampaikan seakan-akan bisa mengurus sesuatu. Pasti itu tidak benar," kata Ijeck.

Dia meminta masyarakat lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya apabila ada oknum tertentu yang menawarkan jasa untuk mengurus sesuatu di Pemprov Sumut, apalagi menawarkan jabatan dengan imbalan tertentu.

"Kami tidak mengizinkan hal itu terjadi. Kami akan tindakan tegas," kata Ijeck.