Penanganan Covid-19 Dikritik Anggota DPRD, Gubernur: Ini Sumatera Barat, Bukan Hanya Kota Padang

PADANG, KOMPAS.com - Dikritik anggota DPRD karena dinilai sering menghadiri acara seremoni di tengah menignkatnya kasus Covid-19, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyebut dirinya hadir karena diundang.

"Saya hadir kan karena diundang masyarakat. Masyarakat juga ingin kehadiran saya, itu salah satu tugas saya,” kata Mahyeldi kepada wartawan, Senin (9/8/2021) di Padang.

Menurut Mahyeldi, apa yang dilakukannya juga merupakan tugasnya sebagai Gubernur Sumbar.

“Ini Sumatera Barat, bukan hanya Kota Padang. Masa saya harus tinggal di rumah dinas saja,” kata Mahyeldi.

Mahyeldi pun menyebut saat menghadiri acara tersebut, dirinya turut mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat.

"Kebetulan dalam hal ini saya diundang. Jika saya hadir, saya bisa sampaikan pesan. Bisa ingatkan mereka tentang prokes. Semoga Anggota DPRD yang mengkritik saya itu mendapat undangan pula,” kata Mahyeldi.

Sementara itu Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Pemprov Sumbar, Hefdi mengakui ada kegiatan gubernur dan wakil gubernur yang bersifat seremonial.

Namun, ia juga menyebutkan ada kegiatan penanggulangan Covid-19 yang dihadiri Mahyeldi dan Audy.

Hefdi mengakui gubernur ada menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan kantor wali nagari dan peresmian rumah tahfiz di Kabupaten Tanah Datar pada Minggu (8/8/2021).

kemudian wakil gubernur menghadiri acara budi daya ikan dan Festival Bahari di Pesisir Selatan.

"Betul ada seremonial, tapi ada juga untuk penanganan Covid-19. Tidak semuanya seremonial," ungkap Hefdi.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi V DPRD Sumbar Nofrizon menilai, gubernur dan wakil gubernur harus lebih serius menangani pandemi Covid-19.

Sebab, Presiden Joko Widodo merilis Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami lonjakan kasus Covid-19.

Hanya saja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar dinilai masih mementingkan menghadiri acara seremonial dibandingkan penanganan kasus Covid-19.

"Ini yang kita sayangkan. Kita sudah masuk lima provinsi yang diberi rapor merah oleh Presiden, tapi gubernur dan wakilnya masih saja sibuk acara seremonial," ungkap Nofrizon kepada Kompas.com, Minggu (8/8/2021).

Nofrizon mencontohkan setelah dirilis Presiden pada Sabtu (7/8/2021), justru gubernur dan wakil gubernur menghadiri acara seremonial pada Minggu.

"Ini contoh saja. Sebelum-sebelum ini juga banyak jadwal gubernur dan wakil gubernur yang hanya untuk menghadiri acara seremoni," kata anggota Fraksi Demokrat itu.

Sedangkan untuk acara penanganan Covid-19, kata Nofrizon sangat minim.

Padahal, kata Nofrizon dengan kondisi kasus Covid-19 di Sumbar yang melonjak tajam dan angka kematian tinggi, harusnya gubernur dan wakil gubernur bisa mengambil langkah antisipasi cepat.

"Lihatlah Pak Presiden yang begitu perhatian dan menelpon langsung gubernur. Harusnya tindakan presiden itu juga ditindaklanjuti gubernur dengan mengkoordinir bupati dan wali kota dalam penanganan Covid-19," ujar Nofrizon.

Nofrizon menyebut rilis yang dikeluarkan presiden merupakan peringatan bagi Sumbar agar benar-benar serius menangani Covid-19.

"Jangan bangga kita ditelpon dan dibantu presiden. Ini memperlihatkan kita sudah susah payah mengatasi Covid-19," ungkap Nofrizon.