Pemprov Babel Akan Setop Penerimaan Tenaga Honorer

Ini disebabkan jumlah tenaga honorer yang sudah terlalu banyak dan menyedot anggaran yang besar setiap bulannya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Bangka Belitung Susanti mengatakan, penataan pegawai honorer sedang dilakukan guna memperbaiki postur belanja daerah.

Salah satu langkah yang dipersiapkan yakni moratorium demi menghindari membeludaknya jumlah pegawai honorer dari tahun ke tahun.

"Saat ini jumlah pegawai honorer cukup banyak, jadi kami usulkan penataan bisa moratorium," kata Susanti di kantornya, Selasa (27/7/2021).

Susanti menuturkan, pandemi Covid-19 menguras anggaran belanja daerah, sehingga dilakukan perampingan dan efisiensi di berbagai bidang.

Saat ini, tercatat ada sekitar 5.400 pegawai honorer yang tersebar di berbagai dinas dan badan di lingkungan Pemprov Bangka Belitung.

Setiap tenaga honorer menerima gaji Rp 2,9 juta atau dibutuhkan alokasi anggaran hingga Rp 15,6 miliar setiap bulannya.

Jumlah tenaga honorer nyaris sama dengan jumlah PNS yang berkisar 5.463 orang.

"Sinkronisasi nantinya untuk validasi tenaga honorer dan kontrak, sekaligus hitung beban kerja pegawai," ujar dia.

Beberapa waktu sebelumnya, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengungkapkan besarnya kebutuhan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19, sehingga dibutuhkan efisiensi.

Salah satunya dari pos belanja pegawai.

Selain rencana moratorium perekrutan honorer, juga dikaji pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP).