Saat Bupati Lombok Tengah Sebut ASN Wajib Pakai Cadar Tiap Jumat untuk Pengganti Masker

Video pernyataan kontroversi tentang cadarisasi tersebut menjadi perbincangan publik

Saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2020), Suhaili mengatakan pernyataan tersebut disampaikan secara lisan dan spontan.

Saat itu, Suhaili sedang senam bersama di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah pada Jumat, 19 Juni 2020 lalu.

Hari itu, ia melihat masih banyak ASN tak yang tak memakai masker saat pandemi. Padahal ASN harus memberi contoh yang baik untuk masyarakat di Lombok Tengah.

"Saya sampaikan itu secara spontan karena tiap jumat ada olahraga bersama ada yang tidak pakai masker karena khawatir kehabisan oksigen lantaran mulut dan hidung tertutup."

"Tapi kan di saat Covid ini kita butuh pelindung. Jadi ya sudah pakai cadar saja melindungi mulut dan hidung kan. Untuk ASN muslimah, yang lain ya tetap pakai masker," kata Suhaili saat ditemui di pendopo, Rabu.

Ia juga menjelaskan ide cadarisasi ini lebih pada upayanya mendisiplinkan ASN memakai masker.

"Itu cadar itu hanya untuk yang muslimah saja, yang non-muslim dan laki laki ya pakai maskerlah. Cadar itu kan bagian bawahnya terbuka tidak perlu diikat, jadi udara bisa masuk, agak meringankan yang sulit bernapas," katanya.

Menurutnya yang terpenting adalah upaya untuk melindungi hidung dan mulut agat tidak tertular Covid-19.

Cadarisasi yang dicetuskan, menurut Suhaili, bukan satu paket dengan penggunaan jubah yang wajib untuk dikenakan ASN muslimah.

Namun penggunaan cadar murni untuk pengganti masker karena dari segi estetika, ASN muslimah bisa menggunakan jilbab dan cadar dengan warna yang serasi hingga menarik untuk dilihat.

"Mereka pakai cadar biasa, bukan cadar hanya yang hanya memperlihatkan mata saja, bukan cadar yang begitu, ini fashion saja."

"Jilbabnya disesuaikan dengan warna cadarnya, tak ada kaitannya dengan radikalisme, over fanatisme, tidak ada kaitannya," ungkapnya

Ia juga mengatakan tidak ada payung hukum seperti surat keputusan, instruksi bupati, atau perintah tertulis soal gerakan cadarisasi.

Menurutnya, penggunaan cadar hanya itu kegiatan senam Jumat pagi.

Namun, karena respons ASN cukup positif, maka akan dilakukan setiap hari kerja, bukan hanya hari Jumat saja.

"Tapi ini tidak ada sanksinya, hanya gerakan yang menyenangkan dan menyehatkan saja. Wajib pakai cadar jangan dikaitkan dengan ajaran agama."

"Bahasa cadarisasi itu menyebakan orang terjebak, menilai seperti perempuan yang mengenakan jubah. Laki-laki yang pakai celana cingkrang, bukan itu maksud saya," kata Suhaili sambil menahan tawa.

Suhaili menanggapi santai dan tidak mempersoalkan terkait banyak pihak yang mengkritik gerakan ini.

"Sah-sah saja, saya sudah jelaskan semuanya. Asalkan jangan terjebak pada istilah cadarisasi itu. Ini hanya strategi saya membuat mereka disiplin. Bahkan saya lombakan biar kelihatan sampai sejauh mana ASN saya menerapkan cadarisasi ini," katanya.

"Ya, minimal menutup aurat ya. Kan biasanya kalau Jumat olahraga atau senam itu banyak yang pakai celana ketat. Nah, kalau ditambah cadar pastilah malu pakai yang ketat-ketat. Kami kemudian menyesuaikan pakai kulit atau celana yang longgar sehingga nyambung dengan cadar yang kami pakai," kata Yayuh

Gerakan cadarisai ini juga menurut sejumlah ASN bisa menguras kantong mereka karena harus membeli cadar yang serasi dengan jilbab.

Kemudian pakaian yang agak ketat harus diganti dengan yang sedikit longgar karena harus disesuaikan dengan pakaian orang yang bercadar.

Salah satu ASN dari Dinas Pertanian Lombok Tengah Kurnia melihat gerakan cadarisasi sebagai hal positif bagi ASN muslimah.

Minimal sebagai proses belajar menuju yang lebih baik.

Dia berharap gerakan itu tidak dilihat sebagai gerakan negatif atau kaitannya dengan radikalisme dan fanatisme.

"Kalau memang gerakan itu berdampak negatif, kapolres, dandim Lombok Tengah yang ada di lapangan saat bupati menyampaikan gerakan cadarisasi pasti sudah menegur atau memberi masukan. Tapi biasa saja mereka, jadi tidak ada masalah sih," kata Kurnia.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Fitri Rachmawati | Editor: David Oliver Purba)