Gubernur Kaltim: Lebih Baik Tak Ada Ibu Kota Negara jika Rusak Hutan

Komitmen tersebut dia sampaikan saat pertemuan bersama Climate and Land Use Alliance (CLUA) di Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin (3/2/2020).

Dalam pertemuan itu, Isran kembali menyampaikan komitmennya untuk menjaga kelestarian lingkungan. 

"Lebih baik tidak ada ibu kota negara di Kaltim jika merusak hutan Kaltim," ungkap Isran saat ditemui usai pertemuan di kantor Gubernur, Senin.

Diketahui, Presiden Joko Widodo menunjuk Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru.

Dua lokasi yang ditunjuk yakni Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dua wilayah itu bersisian dengan hutan lindung Sungai Wain seluas 9.782 hektar dan hutan konservasi Bukti Soeharto 67.776 hektar.

Kedua hutan ini dinilai jadi penyangga lingkungan di kota-kota sekitar seperti, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, PPU, dan kota kabupaten lainnya.

Rencananya, ada 40.000 hektar lahan dijadikan kawasan induk ibu kota baru.

Selanjutnya, untuk pengembangan kota akan memakan luasan wilayah menjadi 180.000 hektar dari tanah yang dimiliki pemerintah di lokasi itu.

Sejumlah pihak khawatir mega proyek ibu kota negara ini akan merusak lingkungan.

Namun, kekhawatiran itu dibantah pemerintah, karena konsep pembangunan ibu kota negara menggunakan hutan kota (forest city). (Kontributor Samarinda, Zakarias Demon Daton)