Masyarakat Adat Pulau Buru Tolak Danau Rana Dijadikan Destinasi Wisata Dunia

Unjuk rasa yang berlangsung pada Kamis (22/8/2019) dipusatkan di tiga tempat yakni di monumen Gong Perdamaian Dunia, Kantor Gubernur Maluku dan juga Kantor DPRD Maluku di kawasan Karang Panjang Ambon.

Dalam aksi tersebut, demonstran juga membawa sejumlah spanduk berisi pesan menentang kebijakan pemerintah kabupaten Buru untuk menjadikan Danau Rana sebagai destinasi wisata dunia.

"Kami menolak tegas kebijakan pemkab Buru untuk menjadikan Danau Rana sebagai destinasi wisata dunia. Danau Rana adalah pusat peninggalan budaya dan sejarah, tempat pusaka 24 suku di Pulau Buru dan merupakan tempat sakral yang mempunyai nilai religius yang harus dijaga dan dilestarikan,” kata Koordinator Lapangan Helmy Lesbassa dan Fery Liligoly.

Para pengunjuk rasa menentang kebijakan tersebut karena keputusan pemerintah kabupaten Buru itu juga tidak melibatkan tokoh-tokoh adat dari 24 anak suku di Pulau Buru.

Menurut mereka, menjadikan Danau Rana sebagai objek wisata akan sangat berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan dan juga berpotensi merusak tatanan adat dan budaya setempat. Karena itu mereka meminta agar Bupati Buru segera mencabut kebijakannya itu.

“Kalau Danau Rana jadi lokasi wisata itu akan sangat mengancam kelestarian alam, juga adat dan budaya masyarakat adat Pulau Buru, jadi kami menolak kebijakan itu,” kata pengunjuk rasa.

Dalam aksinya itu demonstran juga menuntut agar Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku agar dicopot fari jabatannya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Maluku Welem Wattimena, dan sejumlah anggota DPRD Maluku yang menemui pengunjuk rasa di kantor DPRD Maluku mengatakan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut.  

“Apa yang menjadi tuntutan ini akan kami sikapi, dengan melanjutkan ke pimpinan komisi B dan D agar dibicarakan nanti, bersama dengan dinas Pariwisata. Pertemuan nanti akan melibatkan DPRD dapil Buru dan Buru Selatan,” katanya.