Salah Beri Data Luas Lahan, Jatah Pupuk Subsidi Sumut Dikurangi Kementan

Menanggapi persoalan ini, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyurati Kementerian Pertanian untuk meminta revisi kebutuhan pupuk di Sumut sesuai luas baku lahan yang ada.

“Masalahnya sudah kita atasi. Sebelumnya memang ada kesalahan data lahan sehingga alokasi pupuk ke Sumut dikurangi,” kata Edy usai shalat dzuhur di Masjid Agung Medan, Sumut, Rabu (15/5/2019).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan M Azhar mengatakan, pengurangan alokasi pupuk berawal dari penetapan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN bahwa lahan di Sumut berkurang 171.000 hektar. 

"Data ini yang menjadi acuan Kementan mengalokasikan pupuk bersubsidi. Sementara setelah kita lakukan pendataan di lapangan berdasarkan data seluruh PPL dan ditandatangani kepala desa dan camat, total lahan sawah kita 397.000 hektar, hanya kurang 37.000 hektar,” ucap Azhar.

Berdasarkan penetapan luas sawah itu, dirinya bersama anggota DPRD Sumut mengikuti rapat dengan Komisi IV DPR RI yang dihadiri Menteri Pertanian.

Hasil rapat itu disepakati alokasi pupuk bersubsidi yang ada sekarang digunakan dahulu, kemudian setelah 50 persen terealisasi baru dapat diajukan lagi penambahannya.

"Jadi tidak ada lagi masalah, sudah disetujui komisi empat,” imbuhnya.

Pemerintah, lanjut dia, menyetujui alokasi pupuk bersubsidi Sumut akan disesuaikan berdasarkan usulan gubernur untuk lahan sawah seluas sebesar 397.000 hektar.

Alokasi pupuk subsidi di Sumut pada 2019 sebesar 251.909 ton, berkurang siginifikan dari alokasi 2018 sebesar 437.392 ton.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut Dahler menambahkan, saat ini realisasi penyerapan pupuk bersubsidi sudah mencapai 50 persen, sehingga sudah dapat diajukan penambahan dan realokasi penggunaan pupuk bersubsidi.

“Bulan ini kami akan mengajukan penambahannya. Kami juga akan terus memantau perkembangan kebutuhan pupuk bersubsidi di Sumut," kata Dahler.