Banyak Petugas PPK Meninggal karena Kelelahan, Gubernur Sumsel Instruksikan Bentuk Posko Kesehatan

PALEMBANG, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan mencatat, sudah delapan petugas PPK yang meninggal akibat kelelahan melakukan penghitungan suara pada Pemilu 2019.  

Selain ada yang meninggal, sebagian anggota PPK pun menjalani perawatan di rumah sakit karena dalam kondisi kritis. 

Dengan kejadian tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginstruksikan kepada seluruh wali kota dan bupati untuk mendirikan pos kesehatan di wilayah mereka masing-masing. 

Herman menjelaskan, polemik kejadian banyaknya petugas PPK yang "tumbang" dalam bertugas menjadi perhatian khusus.

Pemerintah Provinsi Sumsel berupaya mencegah banyaknya korban lagi yang muncul dengan melakukan pemeriksaan terhadap para petugas PPK.

"Saya sudah instruksikan kemarin, secara menyeluruh bupati atau wali kota agar standby-kan posko kesehatan di setiap PPK," katanya seusai menghadiri acara Musrenbang RKPD di hotel Santika Primer Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (24/4/2019). 

Dilanjutkan Herman, pihaknya dalam hal ini ada Pemprov Sumsel akan memberikan bantuan kepada para petugas PPK yang meninggal dalam bertugas, baik materiil maupun moriil. 

Ia pun mengharapkan, agar penanganan awal dengan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para petugas PPK bisa mencegah munculnya korban lagi. 

"Pemprov Sumsel akan membantu moril dan materiil jika itu dibutuhkan PPK KPU kabupaten atau kota," ujarnya.

Ketua KPU kota Palembang Eftiyani mengatakan, di Palembang satu petugas KPPS meninggal akibat kelelahan.

Ia adalah Selamat Riyadi, yang merupakan ketua KPPS TPS 31 kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. 

"Petugas KPPS dirawat masih kita inventarisir, berapa jumlahnya," katanya. 

Data petugas KPPS yang meninggal menurut Eftiyani telah diberikan kepada Sekda kota Palembang untuk menentukan kebijakan memberikan bantuan kepada KPU yang dalam hal ini menangani banyaknya penyelenggara pemilu yang tumbang akibat kelelahan. 

"Kami coba bicara agar pemerintah daerah bisa menampung mereka (petugas KPPS) yang sakit, memberikan perawatan di rumah sakit BARI milik Pemkot Palembang," jelasnya.