Limbah B3 Ditimbun di Kawasan Militer, Ecoton Demo di Kantor Gubernur

SURABAYA, KOMPAS.com - Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) dan Komunitas Detox menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Senin (25/2/2019).

Dalam aksinya, aktivis lingkungan membentangkan spanduk bertuliskan seperti, "Jawa Timur Zona Bebas Nimbun Limbah B3".

Mereka mendesak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memasukkan rencana clean up kawasan militer dan kawasan lain di Jawa Timur yang selama ini menjadi tempat penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Selain itu, Ecoton dan Komunitas Detox juga meminta Gubernur Jatim untuk mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meningkatkan monitoring tata kelola limbah B3. 

Kemudian, pemulihan lingkungan akibat penimbunan limbah B3 jadi prioritas pembangunan nasional. 

Direktur Eksekutif Ecoton Prigi Arisandi mengatakan, berdasarkan investigasi yang dilakukan organisasinya, Ecoton mencatat sejak tahun 2016-2018, setidaknya ada lima kawasan militer di Jawa Timur yang dijadikan lokasi penimbunan limbah B3.

Penimbunan limbah B3 di kawasan militer itu, antara lain, di Bumi Marinir Karang Pilang, Surabaya, AURI Pusdiklat Kenjeran Surabaya, AURI 222 Radar Ploso Jombang, AURI Raci Desa Bendungan Pasuruan, dan Pusdiklat Brimob Watu Kosek Mojokerto.

"Kami ingin di era (gubernur) Khofifah (penanganan limbah B3) lebih serius. Minimal di 99 hari kerja diomongkanlah. Apa sih road map untuk penanganan limbah B3 di Jawa Timur. Meskipun ini tanggung jawab mutlak KLHK. Karena di ranah monitoring, perizinan, itu (kewenangan) KLHK," kata Prigi Arisandi kepada Kompas.com, Senin (25/2/2019).

Pihaknya mengapresiasi penimbunan limbah B3 di kawasan militer mendapat perhatian Mabes TNI.

Ia juga menyebut Khofifah sempat menggelar rapat terkait penimbunan limbah B3 di kawasan militer dengan mabes TNI dan militer.

"Artinya ada keseriusan dari mereka. Tapi keseriusan itu tidak penting karena memang ini kasus lama yang kemudian tidak muncul di eranya Pak Karwo. Kami follow up terus karena korbannya sudah ada," kata dia.

Saat ini, menurut Prigi, sudah banyak korban yang berjatuhan akibat dampak penimbunan limbah B3. Karena itu, ia tidak ingin pemerintah tidak hanya menggelar rapat saja.

"Tidak hanya rapat-rapat. Kita perlu action, ada road map. Kita minta ada rencana stabilitas nasional," jelasnya.

"Jadi ini memang bukan hanya level pemerintah provinsi untuk menangani ini, tapi level nasional," ujar Prigi.

Pihaknya meminta Gubernur Jatim membuat road map dan mendorong KLHK untuk melihat bagaimana limbah B3 bisa ditangani serius. Sebab, Gubernur Jatim merupakan perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah.

"Khofifah harus melihat permasalahan limbah B3 ini dengan serius karena selama ini (limbah B3 tidak ditangani dengan baik oleh Soekarwo. Kami menganggap Pak Karwo gagal menangani limbah B3," sebut Prigi.

Kepala Biro Humas Pemprov Jawa Timur Aries Agung Paewai menegaskan, Gubernur Jatim sudah mengkoordinasikan dengan aparat terkait penimbunan limbah B3 tersebut.

"Itu masih terus dibahas. Kalau itu (penimbunan limbah di kawasan militer) Ibu (gubernur) memang sudah melakukan langkah-langkah kok," ujar Aries kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (25/2/2019).

Menurut Aries, Gubernur Khofifah akan mempercepat pembangunan pengelolaan limbah di Jawa Timur. Selama ini, kata dia, limbah B3 itu dikirim langsung ke Cibinong, Jawa Barat. Namun, hal itu dinilai memakan waktu yang cukup lama.

"Tapi kan itu butuh waktu. Makanya kenapa ibu mempercepat pembangunan pengelolaan limbah di Jawa Timur, ya untuk mengantisipasi hal-hal semacam itu," tutur Aries.