BPBD Magelang Datangkan Tim Ahli untuk Teliti Tanah Retak

"Kami akan melakukan survei dahulu, hasilnya akan dikaji apakah lokasi tersebut perlu dipasang alat early warning system (EWS)," ujar Joko Sudibyo, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (BPBD) Kabupaten Magelang.

Joko mengungkapkan, sejauh ini sudah ada beberapa laporan terkait munculnya rekahan atau retakan tanah yang terjadi di lereng Menoreh itu. Sebelumnya, BPBD juga sudah melakukan peninjauan dan penyaluran bantuan logistik kepada warga setempat.

Selain di Dusun Basongan, rekahan tanah juga diketahui terjadi di Dusun Gorangan Lor, atau sekitar satu kilometer dari Dusun tersebut. Ukuran rekahan bervariasi, dengan panjang sekitar 50 meter dan lebar 5-10 sentimeter.

Rekahan muncul di perkebunan warga, bahkan ada pula yang muncul di teras dan lantai rumah warga. Akibatnya, dinding beberapa rumah retak dan bergeser.

"Kami memberikan masukan kepada tim ahli, lokasi mana yang kami nilai perlu perhatian karena muncul beberapa indikasi terjadinya bencana alam tanah lonsor. Seperti terjadinya tanah retak ini. Mereka (tim ahli) yang akan memutuskan apa tindakan selanjutnya," kata Joko.

Tidak saja dari UGM, BPBD juga melibatkan tim ahli dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta, ESDM, Ahli Geologi UPN Veteran, Ahli Geologi Jepang dan sebagainya.

Joko berujar, keputusan pemasangan EWS terhadap bencana tanah longsor telah diterapkan di Desa Baleagung, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Sebab di lereng bukit Andong itu telah terjadi rekahan hingga 800 meter dan 600 meter di bawah bukit.

"Di Grabag kami meminta rekomendasi dari BPPTKG Yogyakarta, saat ini masih dilakukan proses pemasangan EWS," lanjut Joko.

Menurut Joko, pemasangan EWS tidak serta merta dilakukan karena harus melalui sejumlah pencocokan dan pertimbangan. Alat pendekteksi itu sendiri terdiri dari beragam jenis disesuaikan kondisi lokasi yang dinilai rawan bencana.

Tidak sekadar pemasangan EWS saja, kata Joko, pihaknya dan tim ahli juga melakukan pemberdayaan masyarakat setempat antara lain dengan sosialisasi standar operasional prosedur (SOP) penggunaan alat, upaya perawatan, pengamanan, hingga membentukan masyarakat siaga bencana.

Langkah ini merupakan upaya mengurangi risiko bencana atau mitigasi non-strukural. "Sedangkan mitigasi struktural, misalnya dengan pembangunan tanggul, irigasi, talud, perbaikan drainase kedap air dan sebagainya. Kedua mitigasi ini penting dilakukan secara bersama sehingga antisipasi bencana lebih optimal," papar Joko.