Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati TTU Bantah Intimidasi Pegawai Honorer untuk Pilih PDI-P

Kompas.com - 25/03/2014, 19:30 WIB
Kontributor Timor Barat, Sigiranus Marutho Bere

Penulis


KEFAMENANU, KOMPAS.com
 — Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, Raymundus Sau Fernandes membantah telah melakukan intimidasi terhadap sejumlah tenaga honorer (kontrak) kategori dua di daerah itu untuk memilih PDI-P dalam Pemilih Legislatif 9 April mendatang.

Hal tersebut disampaikan Fernandes kepada Kompas.com seusai melakukan klarifikasi di kantor Panwaslu Kabupaten TTU, Selasa (25/3/2014) sore.

Menurut Fernandes, kunjungan tersebut adalah kunjungan pribadi dirinya bersama keluarganya. Dia mengaku membawa tiga anaknya mengunjungi rumah Viktor Ukat, ketua anak ranting PDI-P Kelurahan Bitefa, karena yang bersangkutan memelihara ternak milik Bupati.

"Dia melapor ke saya bahwa ada sapi yang mati sehingga saya datang ke sana,” jelas Fernandes.

Saat itu, lanjut Fernandes, di rumah Viktor sudah banyak warga yang berkumpul. Dia kemudian dipersilakan duduk dan memakan sirih pinang. Lalu salah seorang warga menanyakan soal salah satu tenaga kontrak kategori dua yang dinyatakan lulus, tetapi meninggalkan istrinya, apakah bisa diangkat menjadi PNS. "Saya jawab itu tidak bisa," katanya.

Menurutnya, SK pengangkatan CPNS honorer yang meninggalkan istrinya tidak akan ditandatangani setelah 9 April 2014.

Karena itu, Fernandes membantah laporan bahwa dirinya melakukan intimidasi terhadap para tenaga kontrak, karena kunjungan itu dilakukan secara pribadi.

“Saya tidak pernah mobilisasi mereka. Setelah saya baca laporannya, saya rasa hal itu sangat lucu. Kalau saya mau mobilisasi massa kan itu hal yang bodoh,” jelasnya.

“Sekarang kita serahkan semua ke panwas, tetapi saya hanya mengharapkan agar kita bisa ungkap fakta yang benar. Saya juga tidak tahu kalau yang hadir itu tenaga kontrak kategori dua," lanjut dia.

Hingga kini, Fernandes mengaku belum memperpanjang satu pun surat keputusan kelulusan CPNS.

"Jadi intimidasi yang dimaksud seperti apa? Intimidasi itu tentunya melanggar hukum dan kalau orang lapor saya itu tentu berbahaya,” katanya.

Menurut Fernandes, pemberitaan di media akan menciptakan citra kepada publik bahwa ia adalah penjahat.

“Paling tidak, teman-teman (wartawan) mestinya menanyakan pada saya, siapa yang merasa dikorbankan. Jangan pihak ketiga yang tidak menjadi korban, tetapi kok dia yang omong bahwa ada intimidasi dan pihak ketiga itu berperan seolah-olah jadi korban intimidasi,” kata Fernandes.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, Raymundus Sau Fernandes dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Miomafo Timur oleh tim pemantau Bengkel Apek TTU.

Fernandes diduga kuat mengintimidasi sejumlah tenaga honorer (kontrak) kategori dua di daerah itu, untuk memilih PDI-P dalam pemilih legislatif 9 April mendatang.

Ketua Panwas Kecamatan Miomafo Timur Eusebius Siki kepada Kompas.com, Senin (24/3/2014), mengatakan, laporan tersebut sudah diterima oleh pihaknya disertai dengan bukti foto dan rekaman video. Kedua alat bukti itu menggambarkan pertemuan antara Fernandes dengan sejumlah tenaga honorer dan PNS di rumah Viktor Ukat, ketua anak ranting PDI-P di Kelurahan Bitefa, Jumat (14/3/2014) lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com