Tim Inspektorat Diterjunkan untuk Deteksi Koruptor Kelas Wahid

Kepala Inspektorat Pemprov Jatim, Bambang Sadono mengaku baru saja dipanggil khusus oleh Gubernur Jatim, Soekarwo atas pemberitaan itu.

"Kami diperintah untuk lebih ketat mengawasi perilaku korupsi pejabat Pemprov Jatim agar tidak terjadi peluang terjadinya korupsi," katanya, Jumat (13/12/2013).

Bambang mengaku bingung atas statmen Abraham Samad, apakah yang dimaksud itu adalah birokrat, mantan birokrat, legislatif, yudikatif, pengusaha atau aparat penegak hukum.

"Jatim ini kan luas, ada 38 kabupaten dan kota, tapi wilayah pengawasan kami hanya kepada SKPD Pemprov Jatim saja," tambah Bambang.

Namun dia memiliki keyakinan, praktik korupsi tidak terjadi di lingkungan Pemprov Jatim, karena secara sistem, pihaknya tidak menemukan penyimpangan.

Dia mencontohkan, terkait temuan BPK soal anggaran perjalanan dinas pemprov yang dianggap membengkak, Inspektorat telah menyelesaikan dan sudah tidak ada masalah.

"Nggak ada masalah prinsip, hanya bersifat adiministratif saja. Temuan yang bersifat kerugian daerah sudah diselesaikan dan akhirnya disetorkan kembali ke kas saerah. Makanya, Jatim selalu dapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari laporan hasil pemeriksaan BPK," jelasnya.

Dalam sebuah forum seminar di Jakarta, Kamis (12/12/2013) kemarin, Abraham Samad menyebut ada perampok besar di Jawa Timur. Namun KPK sulit menembus dan menemukan bukti karena modus kejahatan itu sangat canggih dan tak berbekas. Bahkan dia menyebut koruptor ini kelas wahid dan masuk kategori tidak dapat dimaafkan.