Walhi: Sail Komodo, Rakyat NTT Hanya Jadi Penonton

Direktur Walhi NTT Heribertus Naif kepada Kompas.com, Jumat (2/8/2013) pagi mengatakan, event Sail Komodo kali ini tidak terlihat jelas adanya peranan rakyat NTT. Bahkan, menurut Heribertus, rakyat hanya sebatas jadi penonton saja.

Heribertus menggarisbawahai, model dan proses yang dilakukan dalam kampanye pariwisata yang terurai dalam Sail Komodo ini adalah pilihan antara industri pariwisata yang didorong oleh kekuatan-kekuatan pasar dan pembangunan pariwisata yang dipimpin oleh negara dalam kerja samanya dengan pihak swasta.

Pilihan ini, menurutnya, dipengaruhi oleh paradigma pembangunan yang diadopsi oleh suatu negara, akan tetapi juga tidak lepas dari pengaruh konfigurasi yang melingkupinya, khususnya kecenderungan globalisasi dan liberalisasi yang agaknya menjadi alur pikir dominan pada saat ini.

“Karena itu, semestinya pariwisata NTT dilandasi pada sebuah kajian yang komprehensif dalam mewujudkan pariwisata yang prorakyat dan lingkungan. Model pariwisata yang hendak dikembangkan di NTT semestinya diawali dengan kajian dan disosialisasikan kepada publik agar kemudian tidak saling mempersalahkan antar ,” sambung Heribertus.

Menurutnya, pariwisata NTT mestinya belajar dari pariwisata di Pulau Bali yang hampir sebagian besar aset pariwisata dikuasai oleh asing. Bila tidak, NTT pun akan dililit pada permasalahan yang sama. Artinya gurita kapitalisme pariwisata terus menyebar ke NTT.

Dia menilai, kecenderungan pariwisata di banyak tempat pada umumnya adalah mengacu pada pemikiran konvensional yang mana menyerahkan pembangunan pariwisata pada mekanisme pasar dan dengan demikian memberi peranan yang lebih besar pada sektor swasta.

"Lalu pertanyaaan dimanakah peranan rakyat NTT dalam sektor pariwisata? Apakah mereka hanya sebatas menjadi penonton terhadap berbagai aktivitas pariwisata. Bila dari awalnya saja, peranan rakyat tidak terlihat, tidak heran pula kalau rakyat Indonesia dan NTT menjadi penonton pariwisata,” beber Heribertus.

Heribertus juga mempertanyakan jika Sail Komodo ini sudah dilandasi pada sebuah kajian yang komprehensif untuk melihat seberapa jauh daya dukung lingkungan dan fasilitas. Karena tentunya pariwisata membutuhkan kapasitas air yang banyak, lahan yang luas agar bisa mendukung efektifitas pariwisata itu sendiri.

"Apabila tidak dikendalikan dan dikuasai, industri pariwisata akan dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan dan sosial,” katanya.

Heribertus menambahkan, interaksi yang tidak terkendali di dalam mekanisme pasar pada akhirnya akan dapat melampaui batas daya dukung kawasan wisata sehingga akan mengganggu keberlanjutan wisata, karena timbulnya posisi monopolistik swasta maupun negara dalam dunia pariwisata.

“Dalam pariwisata, Pulau Dewata ada suatu nilai yang kuat di sana bahwa budaya Bali tetap dipertahankan sekalipun budaya dan kearifan itu dimobilisasi untuk sekadar mendukung pariwisata yang ada. Dalam konteks NTT, kami khawatir bahwa hadirnya pariwisata akan perlahan-lahan mengikis habis budaya dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat NTT,” terangnya.

Karena itu, lanjut Heribertus, bisnis pariwisata hendakya diawali dengan pembangkitan kesadaran akan pentingnya mempertahankan nilai dan budaya lokal yang dimiliki warga NTT. Agar dengan masuknya nilai-nilai dan budaya luar yang dibawa wisatawan, tidak mengikis pergi budaya dan nilai yang dimiliki di NTT.