Hari Kebangkitan Nasional, Ketum PP Muhammadiyah Berharap Pemimpin Baru Wujudkan Kedaulatan Indonesia

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati tiap tanggal 20 Mei, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap pemimpin baru dapat wujudkan kedaulatan Indonesia.

Di momentum Hari Kebangkitan Nasional in,i Haedar berharap, kedaulatan Indonesia saat ini dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis dan praktis yang konsisten dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia di dunia nyata.

“Bahwa negara dengan seluruh kekayaan alam Indonesia niscaya dikelola dengan amanah dan pertanggungjawaban moral tinggi demi keadilan, kemakmuran, dan kemajuan seluruh rakyat Indonesian,” jelas Haedar dalam keterangan tertulis, Senin (20/5/2024).

Baca juga: Hari Kebangkitan Nasional: Sejarah, Latar Belakang, Tokoh, dan Makna

Menurut Bung Hatta, sebagai bukti dari Indonesia merdeka, kedaulatan politik harus sejalan dengan kedaulatan ekonomi.

Sementara Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang kini terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia hasil Pemilu 2024, sudah lama menaruh perhatian pada kedaulatan Indonesia.

Dalam bukunya “Paradoks Indonesia dan Solusinya” (2022), Jenderal Kehormatan TNI itu menyatakan dengan tegas, “Penyakit yang paling mendesak dari tubuh ekonomi Indonesia saat ini adalah mengalir keluarnya kekayaan nasional dari wilayah Indonesia.”.

“Kami menaruh harapan besar agar pemerintah terpilih benar-benar mampu mewujudkan kedaulatan Indonesia di bumi nyata, sekaligus mewujudkan seluruh aspek tujuan nasional Indonesia sebagai mandat luhur dan utama dalam jiwa kenegarawanan yang tinggi,” imbuh Haedar.

Pemerintahan Negara dari periode ke periode berkewajiban menegakkan kedaulatan Indonesia dalam satu kesatuan misi utama menjalankan kebijakan dan roda pemerintahan dari pusat sampai daerah sebagaimana diperintahkan oleh Konstitusi UUD 1945, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Diktum-diktum mendasar inilah yang kata Haedar penting untuk dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan kebangsaan-kenegaraan oleh seluruh warga negara, elite, dan penyelenggara negara Republik Indonesia.

“Karenanya saat ini dan ke depan Indonesia wajib hukumnya dijaga dan ditegakkan kedaulatan dirinya sebagai Negara yang sepenuhnya berdaulat dari segala intervensi dan kehadiran pihak asing maupun domestik yang berdampak sistematik dalam pelemahan kedaulatan negara dan bangsa,” tegas Haedar.

Haedar juga menambahkan bahwa hubungan ekonomi dan investasi dengan segala kebijakannya memang diperlukan tetapi jangan sampai mengoyak kedaulatan Indonesia dalam bentuk apapun, pada saat yang sama harus terbukti membawa pada keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: Soal Tawuran Pelajar di Yogyakarta, Ketum PP Muhammadiyah: Fanatisme Sekolah yang Tinggi

“Tangan-tangan raksasa yang tak bertanggungjawab tidak boleh mendikte jalannya kekuasaan dan kedaulatan maupun dalam pengelolaan sumberdaya alam di negeri tercinta ini. Semuanya demi kedaulatan Indonesia yang pondasi dan kemerdekaannya telah diperjuangkan dan direbut oleh seluruh patriot Indonesia dengan segenap pengorbanan jiwa-raga yang penuh derita dan sangat mahal harganya,” jelas Haedar.

Haedar percaya masih banyak elite di negeri ini yang berkomitmen tinggi untuk tegaknya kedaulatan Indonesia, sehingga yang diperlukan ialah mengakumulasikan kesadaran kolektif dan bekerjanya sistem bernegara yang secara siginifikan membawa pada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dunia nyata.

“Semoga pesan para pendiri dan tokoh bangsa tentang pentingnya kedaulatan Indonesia benar-benar menjadi komitmen dan tindakan kolektif seluruh institusi pemerintahan negara serta tindakan para elite dan warga bangsa demi kejayaan Indonesia. Bagaimana menjadikan Indonesia sebagai negara dan bangsa yang benar-benar berdaulat dari segala bentuk pelemahan, campurtangan, pengurasan, kaki-tangan, dan penyalahgunaan yang membuat negeri ini jatuh marwah, kemandirian, dan kekuatannya sebagai negeri yang sepenuhnya dan seutuhnya merdeka-berdaulat,” tutup Haedar.